Tok! DPRD Kota Tegal Setuju Penetapan 4 Raperda Menjadi Perda, Dewan Minta Pemkot Segera Menindaklanjuti

Pesantren didirikan perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam  dan atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

“Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada majelis dan atau dewan masyayikh dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi,” ungkap Anshori.

Lebih lanjut disampaikan, pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam Rahmatanlilalamin. Pemerintah Daerah dapat  memberikan dukungan dan fasilitas ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa bantuan keuangan, sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan atau pelatihan keterampilan.

“Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan,” beber Anshori.

Raperda Kepemudaan dibahas oleh Pansus III. Ketua yang juga Juru Bicara Pansus III Sugiyono menerangkan, secara umum, pembahasan Pasal per Pasal menghasilkan kesimpulan Pemerintah Daerah mempunyai  tugas dan  wewenang melaksanakan kebijakan nasional.

Serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, serta bertanggung jawab  melaksanakan penyadaran.

“Kemudian, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Perwujudan peran aktif kepemudaan sebagai kekuatan  moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan,” sebut Sugiyono. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kusnendro mengungkapkan, dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda.

Maka terhadap Raperda yang sudah mendapat persetujuan untuk segera ditindaklanjuti Pemkot sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *

Sumber: