Komisi I Usulkan Tiap RW Diberikan Ploting Anggaran Pembangunan Rp50 Juta

Komisi I DPRD Kota Tegal mengusulkan agar ada ploting anggaran untuk masing-masing RW sebesar Rp50 juta. Itu diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan bisa merata di semua wilayah.

Usulan itu mengemuka saat digelarnya public hearing yang dihadiri peningkatan peran serta RW dan LPMK dalam pembangunan masyarakat kewilayahan, Minggu (22/5) malam.

Kegiatan itu sendiri merupakan tindak lanjut program kerja Komisi I bersama para lurah dan LPMK.

Ketua Komisi I Edy Suripno mengatakan public hearing merupakan tindak lanjut program kerja Komisi I bersama para lurah dan LPMK. Dari beberapa kali pertemuan, diketahui tidak meratanya kebijakan dan anggaran pembangunan di tingkat kelurahan karena pandemi Covid-19.

"Nah, setelah pandemi itu melandai ada kewajiban untuk mempercepat pembangunan. Sehingga partisipasi publik dapat tersusun dan meningkat," katanya.

Terkait itu, kata Edy, perlu diberi kepastian anggaran yang lebih representatif. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan spirit pembangunan di Kota Tegal.

“Kata kunci keberhasilan pemerintah bisa diketahui melalui tingginya partisipasi publik di dalam perencanaan pembangunan. Saat partisipasi sudah meningkat dan pembangunan dilaksanakan, maka masyarakat akan merasa memiliki. Jika rasa itu ada, maka secara otomatis akan muncul rasa untuk merawat dan menjaga,” jelasnya. 

Menurut Edy, pihaknya akan membangun partisipasi masyarakat secara pasti melalui plafon anggaran pembangunan di tingkat RW. Harapannya nanti, bisa menjadi dorongan terciptanya partisipasi masyarakat di basis terbawah.

“Kita memiliki potensi di RW. Tetapi RW tidak memiliki anggaran untuk mengembangkan wilayahnya,"ujar Edy.

Menurut pria yang akrab disapa Uyip itu, hal itu cukup penting, dalam rangka percepatan pemulihan kondisi ekonomi daerah. Ketika diberi ruang kebijakan anggaran maka artisipasi itu meningkat. Sehingga, pemulihan ekonomi terjawab dan ekonomi akan jauh lebih baik lagi. 

Sekretaris Komisi I Hj Ely Farisati menegaskan, pihaknya mengusulkan agar nantinya setiap RW mendapat anggaran sebesar Rp50 juta, di luar dana Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK). Anggaran itu, diberikan melalui kelurahan.

"Sehingga nantinya dapat memilih 10 prioritas pembangunan di tahun 2023," ujarnya. (muj/ima)

Sumber: