92,9 Persen Masyarakat Dukung Langkah YMKI Perjuangkan Vaksin Halal: Laksanakan Putusan MA

Langkah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dalam memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait menyediakan vaksin halal dan menghentikan penggunaan vaksin haram untuk masyarakat muslim mendapat dukungan dari masyarakat.

Survei terbaru Media Survei Indonesia (MSI) mencatatkan 92,9 persen masyarakat setuju dan mendukung hal itu.

Adapun survei MSI ini dilakukan pada 1–7 Mei 2022. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner yang tersimpan di aplikasi.

Total responden sebanyak 1.220 pemudik yang tersebar di titik-titik keberangkatan atau tempat peristirahatan pemudik, seperti Rest Area Tol Jakarta-Cikampek (Rest Area KM 57, KM 62), Rest Area Tol Jakarta-Merak (KM 43), Terminal Kampung Rambutan, Kalideres, Pulogebang, Tanjung Priuk, serta Stasiun Gambir dan Stasiun Senen),

Penentuan responden dilakukan secara nonprobabilistik dengan metode purposive sampling. Kriteria responden pemudik selain beragama Islam, adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah divaksin Covid-19. 

"Mayoritas responden 92,9 persen setuju dan mendukung sikap YKMI. Hanya 0,4 persen yang tidak setuju dan tidak mendukung. Sisanya 6,7 persen tidak menjawab," demikian data hasil survei MSI bekerjasama dengan YKMI yang dirilis, Jumat (13/5).

Menanggapi hal itu, Pembina YKMI KH Jamaluddin F. Hasyim mengatakan, banyaknya dukungan masyarakat terhadap arah gerak YKMI dalam memperjuangkan vaksin halal menunjukkan kepedulian masyarakat muslim terhadap perintah syariat agama untuk menerima dan mengkonsumsi yang halal masih sangat tinggi.

Sehingga, kata dia, pemerintah harus segera merespon hal ini agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tidak tergerus dan luntur.

"Kami meminta pemerintah jangan anggap remeh hal ini. Presiden Jokowi yang katanya mendukung Indonesia sebagai pusat halal dunia harus menunjukkan langkah konkretnya. Jangan sampai ketidakpatuhan terhadap Putusan MA ini menjadikan umat mengalami moral distrust kepada pemerintah," kata Jamaluddin dalam keterangannya, Sabtu (14/5).

Selain itu, kata Jamaluddin, mengutip data hasil survei sebanyak 38,2 persen masyarakat mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terkait penyediaan vaksin halal.

Kemudian 31,4 persen masyarakat mengatakan tanggung jawab itu ada di tangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan 15,5 persen masyarakat mengatakan Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

"Data itu menunjukkan tingginya harapan masyarakat terutama yang muslim berharap Pak Jokowi jangan sampai mengecewakan masyarakat. Begitupun kepada Pak Menteri Budi Sadikin, kita ini negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan 95,8 persen masyarakat akan memilih vaksin halal," tegas Jamaluddin dikutip dari RMOL.id. (ima/rtc)

Sumber: