Empat Perusahaan Besar Disebut Masinton dalam Skandal Biodiesel

Masinton Pasaribu tengah menyoroti Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang adalah lembaga badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“BPDPKS itu ada struktur pemerintahan yang di mana di situ ada beberapa ada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, ada kalau gak salah 5-7 Kementerian gitu,” ungkap Masinton.
 
Berdasarkan data dan rapat-rapat dalam BPDPKS itu, bebernya,  empat perusahaan besar diduga terlibat dalam skandal biodiesel.

Empat perusahaan besar ini kemudian yang menentukan harga dan subsidi harga biodiesel tersebut.

“Bahkan ada satu group usaha dia ekspornya berapa, subsidinya jauh lebih besar yang dia terima. Nah, kalau saya melihat kami rapat bersama BPDPKS bulan lalu itu peningkatan insentif biodiesel itu luar biasa,” bebernya dikutip Rabu (27/4).

Sekarang, lanjut dia, rencananya alokasi anggaran BPDPKS itu diproyeksikan pada tahun 2022 ini berkisar Rp52 triliun yang jelas bukan uang sedikit.

“Saat ini, peningkatannya selama 5 tahun yang tadinya Rp5 triliun sekarang sudah mencapai Rp70 triliun,” ungkapnya.
 
“Alokasi anggaran untuk biodiesel itu berkisar Rp52 triliun dan itu kemudian dari hasil hitung-hitungannya yang informasi juga kita dengar sedang digarap ATK ada selisih Rp4,2 triliun,” jelasnya.

Masinton mengaku mendapat informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggarap dugaan skandal biodiesel yang perputaran uangnya hingga puluhan triliun.

Bahkan, menurut data yang ditemukan PPAT, terdapat selisih hingga Rp4,2 triliun.

Itu disampaikan Masinton Pasaribu dalam diskusi bertajuk “Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng”, pada Selasa (26/4).

“Saya berharap betul Kejagung bisa menelusuri. Bukan hanya pelaku individu-individu maupun korporasinya kemudian mampu mengungkap modus dan juga motif,” ujarnya.

“Begitu pun nanti dengan KPK. Ini anggaran yang luar biasa besar kemudian korbannya masyarakat kecil, ibu-ibu sampai ngantre berjam-jam setengah hari, gitu,” sambung Masinton.

Masinton juga menyatakan telah mempelajari segala informasi yang ia terima sampai pada peruntukan anggaran sangat besar itu.

“Kemudian muncullah sinyalemen-sinyalemen tadi, tapi informasi ini juga berkorelasi dengan fakta di lapangan gitu,” jelasnya.

Menurut politisi PDIP ini, negara dalam hal ini pemerintah juga harus hadir dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat perilaku koruptif segelintir orang tersebut.

Sumber: