Baru Diucapkan Jokowi, Larangan Ekspor Sawit Disebut Rugikan Petani dan Ekonomi Daerah Penghasil Sawit

Pimpinan DPR RI menyayangkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang secara total menutup keran ekspor crude palm oil (CPO), berikut produk turunannya. Kebijakan ini bahkan dinilai berlebihan.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B. Najamudin, jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan, tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah.  

Kendati, beber Najamudin, tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya.

Najamudin mengungkapkan kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global. Utamanya bagi para eksportir.

Pemerintah sebaiknya mengutamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan kita.

"Kami percaya bahwa tujuan pemerintah adalah baik, terutama pasca ditetapkannya beberapa tersangka mafia minyak goreng dari pihak kementerian terkait dan beberapa pengusaha. Namun kebijakan ini tidak akan signifikan mempengaruhi nilai tukar petani dan gejolak ekonomi di daerah penghasil sawit,” tegas mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu kepada wartawan, Minggu (24/4).

Sultan menerangkan bahwa kebijakan pemerintah ini akan merugikan neraca dagang RI di tengah meningkatnya permintaan dan harga CPO di pasar ekspor. Padahal, masyarakat hanya meminta agar harga minyak goreng baik kemasan maupun curah kembali ke harga semula.

"Jika kebijakan ini dipaksakan, maka yang rugi tentu jutaan petani serta karyawan perkebunan sawit dan tentunya pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit pun akan bergejolak,” tutupnya. (rmol/zul)

Sumber: