Sebut Luhut Panjaitan Kurang Pas Ikut-ikutan Bicara Politik, Bambang Wuryanto: Apa yang Belum Cetho?

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah banyak disorot. Selain dianggap layak dicopot, Luhut juga dinilai kurang pas jika ikut-ikutan berbicara politik.

Seperti diketahui, menteri yang pernah bicara penundaan pemilu adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang heboh belakangan ini terkait langsung dengan Luhut Panjaitan.

Dalam beberapa kesempatan, Luhut cukup vokal menyuarakan penundaan pemilu tersebut.

Untuk meyakinkan publik, Luhut Panjaitan mengklaim memiliki big data yang menunjukkan keinginan publik untuk menunda Pemilu 2024.

Presiden Jokowi pada pertemuan belum lama ini meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Terkait hal ini, Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang ‘Pacul’ Wuryanto menegaskan tugas utama Luhut Panjaitan adalah mengurusi masalah kemaritiman dan investasi.

Karena itu, Luhut Panjaitan sebaiknya tidak perlu ikut mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos. Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat,” ujar Bambang Pacul di Jakarta, Kamis (7/4).

Lantas, anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu mencontohkan supernya Luhut dalam pemerintah. Salah satunya saat Presiden Joko Widodo meminta untuk menghentikan ekspor batubara.

Namun Luhut malah memerintahkan untuk membukanya kembali.

“Saya pikir itu klir. Orang politik juga paham. Tentu kalau dia dari sini, kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti. Tapi kita nggak bisa berbuat apapun,” lanjutnya.

Dia mengingatkan para menteri untuk sadar dengan posisinya masing-masing. Tujuannya agar tidak offside dalam memberikan statemen kepada publik.

“Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadar nggak sih pada posisimu. Ini sudah terlalu bias. Pak Presiden mengingatkan, sadarlah engkau pada posisimu. Yuk menteri tugasmu bantu sektor ini’. Apa yang belum cetho?” tanyanya.

Sumber: