Kades Dukung Jokowi 3 Periode, Jimly Asshiddiqie: Harusnya Lebih Tegas Dilarang, Jangan Diberi Angin

Dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden yang terus bermunculan membuat prihatin Senator DPD RI, Jimly Asshiddiqie. Kekinian, dukungan muncul dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Dalam sebuah acara, Apdesi terang-terangan mendukung Presiden Joko Widodo untuk menjabat 3 periode. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan harusnya isu penundaan pemilu diredam oleh pemerintah, karena bertentangan dengan konstitusi.

“Mestinya isu tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan segera diredam,” kata Prof Jimly dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Rabu (30/3).

Bahkan secara tegas, Jimly meminta, usulan perpanjangan pemilu yang dilontarkan oleh aparat pemerintah seperti kepada desa (kades) dilarang. “Lebih tegas dilarang & diomeli dengan mendidik. Jangan malah terus diberi angin seperti ini,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam silaturahmi nasional Apdesi wacana Jokowi 3 Periode kembali bergema. Mereka beralasan selama ini Jokowi selalu mengabulkan permintaan para kepala desa.

Ketua Umum Apdesi, Surtawijaya mengajukan 5 tuntutan ke Jokowi. Apdesi meminta pencairan honor kades setiap bulan, penambahan dana operasional 3 persen dari dana desa, pengubahan stempel desa, penyederhanaan proses pencairan SPJ, dan pemberian diskresi untuk penggunaan BLT Desa.

Surtawijaya mengatakan Jokowi telah berjanji mengabulkan semua permintaan. Dengan demikian, kepala desa akan membayar utang dengan mendukung Jokowi 3 periode.

“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, tiga periode, lanjutkan,” kata Surtawijaya saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Surtawijaya menyebut seluruh kepala daerah akan mendukung rencana itu. Dia juga mengklaim 50 persen masyarakat pedesaan akan mendukung Jokowi 3 periode.

Dia mengatakan Apdesi akan memulai kampanye Jokowi 3 periode setelah Idul Fitri nanti. Kampanye akan dilakukan bertahap di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke.

Surtawijaya membantah jika gerakan ini didalangi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, gerakan ini murni dari para kepala desa.

“Enggak ada. Dia ngelarang malah. Ketemu aja dilarang, ‘Kamu jangan cerita-cerita begitu.’ Udah saya tidak enggak berani ngomong,” pungkasnya. (fajar/zul)

Sumber: