Partainya Giring Tolak Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Tapi Setuju Jokowi Tiga Periode

Perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) alias penundaan Pemilu 2024 tegas-tegas ditolak Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, PSI setuju jika Presiden Jokowi kembali maju untuk 3 periode di Pilpres 2024 nanti.

"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Sekjen PSI Dea Tunggaesti dalam keterangannya dikutip, Kamis (3/3).

Pemilihan presiden, anggota legislatif yakni DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, menurut Dea, idealnya tetap terlaksana 14 Februari 2024 nanti.

Baru setelah pemilihan presiden, lanjut Dea, kemudian diikuti pelaksanaan pilkada serentak November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU. Bagi Dea, penundaan pemilu dengan alasan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi adalah alasan yang tidak urgen.

"Faktanya pernah menyelenggarakan pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi di akhir tahun 2020," kata dia.

Dea mengutarakan bahwa pemilu sebagai perwujudan negara demokratis sehingga penundaan pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifat force majeur tentunya akan mencederai demokrasi Indonesia.

Dia mengatakan bahwa ada partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat agar Presiden Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya menjadi periode ketiga.

Menurut dia, jalan satu-satunya adalah melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945 sehingga memungkinkan pembatasan jabatan presiden maksimal tiga periode.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024," katanya.

Sebagai pencinta dan pengagum Jokowi, lanjut Dea, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Jokowi memimpin kembali Indonesia.

"Namun, tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali pada Pemilu 2024," ujarnya.

Sementara itu pernyataan PSI yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertarung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2024 ditanggapi Partai Demokrat.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, tidak setuju dengan hal tersebut. “Bagaimana mungkin terjadi, kita dan SBY taat konstitusi,” kata Syarief, Rabu (2/3).

Sementara lanjut Wakil Ketua MPR RI itu, Partai besutan Gerece Natale itu tidak mentaati konstitusi negara. “Kalau kita taat sementara yang satu merusak konstitusi,” tutur Syarief Hasan. (zul/rtc)

Sumber: