Sindir Perintah Jokowi, Rocky Gerung: Tidak Sopan, Ngapain Presiden Ngintip-ngintip WA Orang

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengintip grup WhatsApp (WA) keluarga TNI-Polri dikritisi pengamat politik, Rocky Gerung. Menurut Rocky, sikap Jokowi yang mengintip grup WA TNI-Polri tidak sopan.

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menyebut aplikasi perpesanan singkat WA kini bisa menjadi sarana diskusi berbagai topik. Terlebih pembicaraan itu sebatas di grup WA.

“Ya, nggak sopan dong. Kalau nggak ada pembicaraan di situ, ngapain Presiden ngintip-ngintip WA orang,” kata Rocky di Jakarta, Rabu (2/3).

Rocky heran Jokowi terlalu mengkhawatirkan pembicaraan keluarga TNI di grup WA. Ditegaskannya, sebagai kepala negara, seharusnya Jokowi tidak perlu berlebihan terkait pembicaraan yang hanya bergulir di grup WA soal perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

“Itu tidak sopan, itu kepo, kepo artinya tanda parno,” cetus Rocky.

Kritikan Rocky Gerung itu langsung ditimpali Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Ali Mochtar Ngabalin. Ngabalin menegaskan Rocky harus memiliki argumen yang kuat jika ingin mengomentari pernyataan Presiden Jokowi.

“Jadi, kalau dia (Rocky Gerung) mengomentari apa yang disampaikan Presiden di depan pimpinan TNI-Polri dia harus pakai argumentasi yang kuat,” ujar Ngabalin.

Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk para istri pejabat dan prajurit bisa disiplin, bahkan di dalam WAG internal. Jokowi mengaku membaca percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG tersebut.

“Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati,” ungkap Jokowi.

"Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘Nggak setuju!’, ‘IKN apa?’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," pungkas Jokowi. (jpc/faj/zul)

Sumber: