Jokowi Minta Selektif, Ruhut Desak Menag Yaqut Keluarkan Sertifikat Penceramah

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak sembarangan mengundang penceramah didukung politisi PDIP, Ruhut Sitompul.

“Menyambut pernyataan yg sangat tegas Presiden RI Bpk Joko Widodo mengingatkan Para Ibu2 TNIPOLRI tidak mengundang Penceramah Radikal,” katanya melalui akun twitternya, Rabu (2/3).

Ruhut lalu meminta Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas untuk mengeluarkan sertifikat penceramah.

“Dan mohon Menteri Agama RI menyambut Pak JOKOWI dgn segera mengeluarkan Sertifikat Penceramah utk mencegah yg Radikal2 Paten MERDEKA,” imbuh Ruhut.

Sebelumnya, Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3) kemarin, meminta para istri prajurit TNI-Polri untuk selektif dalam mendatangkan penceramah.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” pinta Jokowi. 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan agar istri TNI-Polri tidak asal undang penceramah. Jokowi telah mengingatkan seluruh istri para personel TNI dan Polri agar tidak mengundang penceramah radikal.

"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," ujar Jokowi.

Menurutnya, TNI dan Polri sudah waktunya berbenah khususnya dalam memperkuat arah kedisiplinan personel di instansi masing-masing.

"Sekali lagi, di tentara atau polisi tidak bisa begitu. Semua harus dikoordinasikan oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, hati-hati," jelasnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu lantas menekankan kedisiplinan dari aparat TNI dan Polri itu jelas berbeda dengan kedisiplinan yang diterapkan di tengah masyarakat.

Selain itu, ia juga sempat menyinggung terkait tak adanya demokrasi di kedua instansi tersebut. Jokowi menyebut tak ada para bawahan yang bisa bebas seenaknya kepada para atasan dengan dalih demokrasi. (fajar/zul)

Sumber: