Isu Penundaan Pemilu Seret Nama Luhut, Rizal Ramli: Sudahlah Inget Gus Dur Ajarkan Keadilan & Demokrasi

Ramainya wacana penundaan Pemilu 2024 ternyata menyeret-nyeret nama Menteri Koordinator Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Sejumlah pihak menduga-duga LBP terlibat dalam desain penundaan Pemilu 2024. Luhut diduga sengaja mengatur skenario melalui partai politik untuk mendukung Pemilu 2024 ditunda.

Pakar ekonomi sekaligus pengamat politik, Rizal Ramli pun hanya menanggapi dugaan itu dengan tertawa.

“Ha..ha.. ternyata si Abang biangnya Bang Luhut, teknik ‘Cari orang bermasah sehingga bisa jadi kerbau yg diikat hidungnya’,” katanya melalui akun twitternya, Rabu (2/3).

Dia mengungkapkan agar tak ada yang merusak demokrasi apalagi menentang amanah konstitusi. “Sudah kuno, merusak demokrasi, melawan konstitusi & amanah demokrasi. Sudahlah, inget Gus Dur ajarkan Keadilan & Demokrasi.,” imbuhnya.

Sebelumnya sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah yang mewacanakan penundaan Pemilu Serentak 2024 mulai memicu pro kontra sejumlah kalangan. Utamanya terkait apakah mungkin para calon presiden (capres) yang namanya muncul belakangan tak disukai para cukong politik.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dugaan itu wajar jika wacana penundaan pemilu memang mengarah pada layak tidaknya capres di mata para pemilik modal.

"Saya menduga ini ada yang sedang operasi mendesain, ini bukan fenomena yang alamiah, ada think tank-nya, ada cost politik yang besar beredar," ujar Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/2).

Pangi mengungkapkan apalagi ciri-ciri alasan yang terlontar dari kelompok pengusul penundaan pemilu hampir sama coraknya. Yakni, menganggap kerja-kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo disukai publik.

Bagi Pangi kesuksesan Jokowi itu hanya dijadikan tameng oleh para pemilik modal, agar tidak merugi di Pemilu Serentak 2024. Karena hingga saat ini, nama-nama capres yang berada di lingkaran penguasa terbilang rendah elektabilitasnya.

Pangi lalu mencontohkan nama Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kedua ketum yang mengusulkan penundaan pemilu itu memiliki elektabilitas yang jauh dari kata memuaskan.

Utamanya jika dibandingkan dengan nama capres lain, seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bahkan apabila dibandingkan dengan yang selama ini disebut-sebut pun, keduanya belum bisa menandinginya. (fajar/zul)

(fajar/zul)

Sumber: