Jawa Tengah Akan Jadi Kawasan Penentu Penurunan Angka Stunting Nasional

Jawa Tengah akan menjadi kawasan penentu dan berkontribusi besar di 2024 jika penurunan angka stuntingnya bisa melandai turun dari tahun ke tahun. Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.

Sehingga dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal. Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14 persen di 2024, bukanlah harapan kosong.

Komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemerintah daerah, termasuk dari Jawa Tengah.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih “mempunyai” 19 kabupaten dan kota  dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Di antaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal dan Pemalang.

15 kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Daerah-daerah ini diantaranya ; Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga dan Kabupaten Semarang.

Sementara Grobogan menjadi “satu-satunya” kabupaten di Jawa Tengah yang  berstatus biru, yakni memiliki dibawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen.

Jika dirangking berdasar prevalensi terbesar, lima kabupaten terbesar angka stuntingnya berturut-turut adalah Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah dimulai dari Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Purworejo.

Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemprov Jawa Tengah ditagih komitmennya di tahun 2024, agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus merah.

Status merah diberikan untuk daerah yang memiliki prevalensi di atas angka 30 persen. Untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting, BKKBN  menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang, Selasa (1/3).

“Acara sosialisasi ini menjadi penting  mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting, karena menjadi garda terdepan,”kata Kepala BKKBN  Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

RAN PASTI, menurut Hasto, menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemprov, pemkab/kota, pemdes, serta pemangku kepentingan lainnya

Hasto Wardoyo menggarisbawahi, BKKBN yang ditugaskan Presiden Jokowi sebagai pengendali pencegahan stunting selalu mendukung dan memperhatikan upaya konvergensi dengan mengedepankan kebaruan, khususnya di tingkat Desa dan Keluarga. Pemanfaatan data mikro keluarga dengan by name by address dan by problem tentunya.

BKKBN dengan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang.

Mereka akan dilatih dan mendampingi calon pengantin/calon pasangan usia subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0-59 bulan.

Sumber: