Dianggap Haram, Pemasangan Patung Jokowi di Mandalika Menuai Penolakan dari Kalangan Ponpes

Rencana pemasangan patung Presiden Joko Widodo seberat 3 ton di Mandalika nampaknya menghadapi jurang terjal. Kalangan pesantren setempat menolak hal itu karena dianggap haram.

Persiapan pemasangan patung ini hingga kini masih terus dilakukan. Bahkan saat ini pengerjaan konstruksi yang menjadi lokasi pemasangan patung masih terus dikerjakan di dekat pintu masuk sirkuit.

Hingga saat ini, para pekerja terus bekerja untuk menyelesaikan pembangunan konstruksi tempat patung tersebut akan dipasang. 

Sejumlah alat berat terlihat dikerahkan untuk menyelesaikan pemasangan patung orang nomor satu di Indonesia tersebut, hingga mesin untuk las besi juga tetap disiagakan di lokasi.

Menurut Ketua FKSPP Lombok Tengah TGH Hasan Basry, dibuatnya patung seseorang lantaran telah memiliki jasa, seperti para pahlawan yang sudah meninggal. 

Sementara Presiden Joko Widodo sampai saat ini masih hidup, dan baginya tidak pas orang yang masih hidup dibuatkan patungnya.

“Orang masih hidup dibuatkan patung. Dalam hukum Islam, membuat patung itu juga ada yang berpendapat itu haram. Karena nanti orang yang membuat patung akan diminta oleh Allah untuk membuatkan nyawa atau rohnya, dan manusia jelas tidak akan mampu membuatkan itu,” terangnya.

Patung Jokowi yang rencananya akan dipasang di Mandalika mendapat penolakan dari para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren (FKSPP) Lombok Tengah. 

Mereka menilai bahwa selama ini Lombok terkenal dengan religi yang tinggi.

FKSPP menyatakan, alasan pihaknya menolak pemasangan patung Presiden RI Joko Widodo, yang akan dipampang di depan Sirkuit Mandalika itu lantaran Lombok terkenal dengan pulau seribu masjid, dan terkenal dengan seribu penghafal Al-Qur’an atau Huffaz.

“Kami atas nama FKSPP Lombok Tengah, menolak pembangunan patung bapak Presiden kita di KEK Mandalika. Lombok terkenal dengan seribu pondok pesantren, terkenal dengan seribu tuan guru. Dan terkenal juga dengan masyarakat yang agamis,” kata dia dalam kepada wartawan, Sabtu (26/2).

Lebih jauh disampaikan bahwa persoalan jasa presiden di NTB, khususnya di Lombok Tengah, semua orang telah mengakuinya. 

Namun bukan berarti harus menghalalkan semua cara. Termasuk membuat patungnya, tanpa minta pendapat dari masyarakat atau tokoh-tokoh NTB, agar tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat.

“Joko Widodo adalah presiden kami. Tapi mohon hormati kami. Jika ingin membuat patung untuk dipasang agar mohon libatkan kami. Minta pendapat kami, dan jangan jadikan adanya patung ini memecahkan kami di Lombok,” tegasnya.

Sumber: