Wanti-wanti Daftar KPM Harus Akurat, Menko PMK: Jangan Prioritaskan Keluarga Pamong
![Wanti-wanti Daftar KPM Harus Akurat, Menko PMK: Jangan Prioritaskan Keluarga Pamong](https://radartegal.disway.id/ll/2202/6n2i.a30.jpeg)
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta seluruh ketua RT, RW, hingga pendamping desa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tegal agar memberikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akurat.
Sehingga nama KPM yang dikirim ke Kemensos benar-benar warga yang berhak. Muhadjir Effendy memohon peran serta partisipasi dari ketua RT dan RW untuk melaporkan warganya dengan benar.
"Siapa yang berhak dan tidak berhak. Jangan sampai ada keluarga pamong (perangkat desa) yang diprioritaskan," katanya.
Muhadjir mewanti-wanti kepada para pemangku kebijakan di daerah supaya tidak tebang pilih. Artinya, warga yang semestinya menerima bansos, tapi tidak didaftarkan lantaran tidak mendukung ketika pemilihan kepala desa maupun kepala daerah.
"Imbas dari pilkades atau pilkada karena mereka tidak memilih, itu tidak boleh. Bantuan ini harus betul-betul untuk masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.
Menteri PMK, tidak boleh ada diskriminasi dan alasan-alasan tertentu, kemudian orang yang berhak justru tidak diberi. Dia tidak ingin kejadian di Kota Tegal berulang di daerah lain.
Muhadjir lalu menyinggung terdaftarnya nama Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi sebagai penerima bantuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2022. Menurut Muhadjir, peristiwa itu karena terjadi execution error detection atau pelacakan kesalahan pada waktu berlangsungnya proses eksekusi.
"Kalau Pak Wakil (Jumadi) tahu, pasti tidak mau menerima. Karena itu hanya salah data saja. Maka saya minta ketua RT RW dan kades harus betul-betul mendata. Ketika akan melaporkan data warga harus dipertimbangkan melalui musdes," paparnya.
Bupati Tegal, Umi Azizah menjelaskan jumlah penerima bantuan tunai di Kabupaten Tegal sebanyak 52.631 KPM. Bantuannya berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu setiap bulan selama tiga bulan.
"Dimulai dari Januari hingga Maret mendatang. Hari ini, penerima bantuan sejumlah 10.063 KPM. Mereka dari Kecamatan Suradadi, Warureja, dan Tarub," jelas Umi. (guh/zul)
Sumber: