Relokasi PKL di Samping RM Dewi Rp500 Juta Muspro, Pemkot Tegal Diminta Jangan Asal-asalan Lagi

Fraksi PAN DPRD Kota Tegal berpendapat kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) perlu kajian yang komprehensif dan mendalam. Sehingga nantinya diharapkan penempatan PKL secara permanen tidak asal-asalan.

Relokasi PKL di samping Rumah Makan Dewi senilai Rp500 juta harus dijadikan pelajaran. Fraksi PAN menganggap relokasi PKL tersebut muspro, karena terdampak penutupan akses Alun-alun Tegal dengan portal di malam hari.

“Padahal relokasi PKL diharapkan bisa memulihkan perekonomian masyarakat dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal,” kata Ketua Fraksi PAN Tengku Rizki Aljupri, kemarin.

Rizki membeberkan saat ini, PKL semakin menjamur dan mengambil fungsi jalan di Jalan Kartini, Jalan Kaligung, dan Jalan KH Mukhlas, bahkan di Rumah Dinas Wakil Wali Kota hampir tertutup PKL.

Fraksi PAN meminta Pemkot Tegal bisa mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena sudah mulai menghambat lalu lintas.

“Gunakan supporting staff Satpol PP untuk membantu melakukan penegakkan perda dalam penertiban PKL,” ujar Rizki.

Sebagai informasi, Pemkot Tegal sendiri berencana membangun pusat jajanan serba ada (pujasera) di sebelah timur Balai Kota Tegal di lahan milik PT. CMJT.

Sedangkan PKL lainnya yang tidak tertampung di pujasera nantinya, akan diarahkan ke tempat yang semula direncanakan untuk Sub Terminal Tipe C, yakni di tanah Eks Bina Marga di Jalan Kolonel Sudiarto.

Sebelumnya sai menggelar doa bersama dan beraudiensi dengan DPRD, Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-alun Tegal (P2KAT) kembali melakukan aksi protes, Senin (6/12). Mereka memprotes portal yang masih terpasang di sejumlah akses kelau masuk menuju Alun-alun Tegal.

Aksi kali ini dilakukan dengan pemasangan bendera kuning di depan tokonya masing-masing sebagai simbol matinya usaha, sebagai dampak penutupan akses tersebut. (nam/zul)

Sumber: