Viral Portal Alun-alun Dicopot, Ketua Fraksi PDIP: Apa Tujuan Pemkot Tegal Tutup Akses ke Alun-alun?

Jagad media sosial kembali digegerkan dengan sebuah video yang diduga merupakan aksi warga membongkar penutup akses di salah satu trotoar di sekitar Alun-alun Kota Tegal. Belakangan diketahui, aksi itu bentuk kekesalan warga lantaran kesulitan untuk keluar masuk kawasan jantung Kota Bahari itu. 

Padahal, mereka tinggal dan beraktivitas di sana setiap harinya. Menanggapi itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal merubah kebijakan sehingga membuka ruang aktivitas ekonomi kerakyatan setelah dihantam pandemi Covid-19. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Suripno mengatakan pihaknya tidak mengetahui tujuan dan motivasi dari Pemkot Tegal melakukan penutupan jalan akses-akses publik yakni di Alun-alun. Dia mengingatkan jika esensi seharusnya saat ini, pemerintahan harus menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat. 

"Maka ketika kebijakan (penutupan akses Alun-alun) tidak diubah, justru tidak selaras dengan program Pemerintah Pusat," katanya. 

Karenanya, kata Pria yang akrab disapa Uyip itu, dia menyarankan kepada Pemkot Tegal untuk mengubah kebijakan dengan memberikan ruang aktivitas untuk ekonomi kerakyatan.

Sebab, banyak pedagang yang mengeluh dan keberatan dengan penutupan akses menuju Alun-alun, karena berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi yang berakibat pada menurunnya pendapatan. 

"Juga, aktivitas sehari-hari terhambat karena penutupan itu. Puncaknya, warga melakukan aksi protes dengan mencabut penghalang di trotoar yang videonya viral," ujarnya. 

Terkait itu, ujar Uyip, Pemerintah harus merespon keinginan masyarakat. Insiden itu merupakan gambaran protes keras kepada kebijakan yang dinilai tidak pro dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 

"Fraksi PDI Perjuangan meminta agar kebijakan penutupan akses itu ditinjau kembali dan Pemkot Tegal harus serius untuk menghidupkan sektor ekonomi," jelasnya. 

Sebab, imbuh Uyip, sudah dua tahun ekonomi warga terdampak pandemi. Sehingga, peran dan keberpihakan pemerintah menjadi kata kunci dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan. (muj/zul)

Sumber: