Moeldoko Disebut Kena Prank Tiga Kali, Pengamat Politik Unpad: Agak Terlihat Tidak Kompeten sebagai Kepala Sta

Selain itu, lanjut Ubedilah, masih ada dugaan kasus Ivermectin yang berujung gugatan pada ICW. Ada dua pertanyaan besar yang belum dijawab Moeldoko. Karena ia harus menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi sebagai pembuat kebijakan di satu sisi dan sebagai pihak yang berpotensi menerima manfaat (beneficial ownership) dalam bisnis distribusi Ivermectin.

“Ingat Perpres no 13/2018 yang ditandatangani presiden tegas mengatur soal ini. Selain itu, kenapa ia merespons riset ICW justru dengan gugatan pengadilan?” tanya Ubed.

Karena itu, Ubedilah, yang juga analis sosiologi-politik, sepakat dengan banyak politisi dan pengamat yang menyarankan agar Presiden Jokowi me-reshuffle Moeldoko jika tidak ingin citranya makin memburuk.

“Dalam konteks ini, manuver-manuver Moeldoko saya cermati lebih menjadi beban ketimbang aset bagi Jokowi dan pemerintahannya,” pungkasnya. (jpg/fajar/ima)

Sumber: