Janji Tak Bawa TNI ke Ranah Sipil, Masyarakat Diminta Kawal Janji Jenderal Andika Perkasa

Disetujuinya Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI harus dikawal semua pihak. Termasuk janjinya tidak membawa TNI ke dalam ranah sipil.

Permintaan itu diungkapkan anggota Komisi II DPR RI dari FPKS, Mardani Ali Sera. Jenderal Andika, kata Mardani, bisa memprioritaskan program paling utama yang jika tidak diwujudkan dalam 1-2 tahun anggaran dapat mengancam kedaulatan negara.

“Kita juga mesti mengawal komitmen Jenderal Andika untuk tidak membawa TNI masuk ke dalam ranah sipil. Karena ke depan TNI menghadapi berbagai tantangan maupun tugas yang tidak ringan seperti membantu penanganan Covid-19, dinamika Laut Natuna Utara sampai menjaga soliditas TNI dan sinergi TNI-Polri,” paparnya.

Mardani menambahkan, Isu TKA Cina yang disinyalir mengancam kedaulatan NKRI karena kuantitas dan kualitas mereka sebagai pekerja perlu juga menjadi perhatian dengan koordinasi lintas lembaga.

“Telat bersikap, fatal atas keutuhan NKRI,” tegasnya dikutip Kamis (11/11).

Belum lagi di 2022 nanti, politik dalam negeri kian dinamis karena dimulainya tahapan Pemilu 2024 serta adanya pejabat yang mengisi berbagai daerah.

“Dan harus diingat, TNI punya modal berharga dalam menghadapi tantangan tersebut karena baiknya citra TNI di mata publik,” ungkapnya.

Terakhir, kata Mardani, Survei Nasional Kompas di Oktober 2021 menunjukan, ada 93,3 persen responden yang menyatakan TNI memiliki citra yang baik (lembaga negara di negeri ini yang mempunyai citra paling baik).

“Ini modal penting sekaligus menjadi tantangan untuk terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Mari kita lihat 100 hari pertama kinerja jenderal Andika,” tandasnya. (khf/zul)

Sumber: