Petinggi Negara dan Pengusaha Berkontribusi Rusak Puncak, Bupati Bogor: Lebih Galak Mereka daripada Kita

Banyak petinggi negara dan pengusaha berkontribusi terhadap perusakan lahan dan lingkungan di kawasan Puncak Bogor. Pernyataan itu disebutkan Bupati Bogor, Ade Yasin, Rabu (11/11). 

“Istilah kami bangsawan lah begitu. Ketika bangsawan masuk, ya lebih galak mereka daripada kita, ini kan agak sulit juga untuk penertiban,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin, Rabu (10/11).

Bupati Bogor mengatakan sebagian besar dari para bangsawan itu adalah pemilik Hak Guna Usaha (HGU) di lahan kehutanan yang berada di kawasan Puncak.

Para bangsawan itu bukannya membangun dengan bijak, mereka justru menjadikan tanah tertutup dengan beton. “Ada beberapa HGU yang terbengkalai yang tidak diperpanjang, kenapa tidak disewakan ke DKI untuk jadi RTH?” tanya Ade.

Pernyataan Ade sekaligus menjawab tudingan air kiriman dari Bogor sebagai penyebab banjir di Jakarta.

Ade berharap lahan HGU yang terbengkalai itu dikelola oleh Pemkab Bogor untuk disewakan kepada Pemda DKI Jakarta.

“Jangan ke negara lagi sewanya, ke Bogor dong, Bogor kan yang memelihara dan merawat, sehingga pemeliharaannya bisa diserahkan ke Bogor, tetapi kontribusinya dari Jakarta saya kira itu fair,” tegas Ade.

Kata dia, lahan HGU terbengkalai berpotensi disalahgunakan untuk dijadikan vila dan resort yang semakin mengurangi fungsi konservasi di Puncak.

“Kalau digunakan masyarakat wajar lah, karena mereka mungkin tadinya bikin gubuk dulu, terus akhirnya jadi rumah,” jelasnya.

“Ini juga kan kami selalu pantau karena tidak boleh juga (dimiliki dan ditempati membangun), paling hanya bisa untuk berkebun dan lain-lain, itu masih boleh,” katanya.

Ade menerangkan, penyebab banjir di Jakarta bukan hanya air dari Puncak Bogor. Menurutnya, banyak aliran sungai yang berkontribusi terhadap banjir Jakarta.

“Aliran-aliran sungai yang memang juga ini perlu kita waspadai menjadi penyebab banjir di Jakarta,” bebernya.

Ade mengungkit saat Pemkab Bogor mengajukan dana Rp19 miliar untuk pengelolaan sungai. Dana tersebut justru terkena realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Praktis, untuk 2021, hampir tidak ada bantuan keuangan kepada Pemkab Bogor untuk penataan konservasi ataupun penataan sungai. Ade menganggap perlu adanya kolaborasi antara daerah dan instansi dalam mengatasi persoalan di kawasan Puncak Bogor.

Sumber: