Kades Diminta Siapkan Tim Pendampingan Keluarga untuk Cegah Stunting

Kepala desa (kades) di Kabupaten Tegal diminta untuk menyiapkan tim pendampingan keluarga. Tugasnya, untuk memastikan tidak ada bayi yang lahir dalam kondisi stunting. 

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Farida Sumarlin saat memberikan sosialisasi penguatan pendataan Keluarga di Balai Desa Slarang Kidul Kecamatan Lebaksiu, Senin (25/10), mengatakan kepala desa diminta untuk menyiapkan tim pendamping keluarga yang rawan stunting. Itu, terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK dan Kesehatan. 

"Nantinya akan dilatih dari tim BKKBN sebelum melakukan pendampingan keluarga," katanya. 

Menurut Farida, tugas pendamping keluarga yakni harus mengupayakan jangan sampai ada bayi atau calon ibu yang melahirkan anak yang stunting. Sebab, stunting itu terjadi karena kecenderungan makanan tidak bergizi. 

"Selain itu, juga memberikan edukasi agar tidak ada yang menikah di usia muda. Kegiatan ini tentu berbasis untuk kemaslahatan," tandasnya. 

Staff DP3P2 KB Kabupaten Tegal Tanbudi mengatakan selain mendampingi, tim diharapkan dapat memberikan edukasi tentang penggunaan alat kontrasepsi yang akan dipakai setelah melahirkan. Sehingga bisa langsung di pasang. 

"Harapannya agar angka stunting tidak bertambah di Kabupaten Tegal," ujarnya. 

Menurutnya, stunting bukan penyakit, namun karena kesalahan dalam pemberian makanan bergizi. Karenanya, Pemkab terus melakukan upaya pencegahan stunting. 

"Salah satunya dengan menyiapkan alat kontrasepsi bagi ibu-ibu. Kami juga berharap kepada ibu untuk tidak menikahkan anaknya yang belum matang. Karena dampaknya bisa menghasilkan anak yang stunting," ujarnya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani menegaskan salah satu tugas berat para kades membangun karakter warganya. Terutama anak muda agar bisa memahami untuk menyiapkan kehidupan keluarga mendatang. 

"Berkaitan dengan Kependudukan, data DTKS juga penting. Karena belum banyak kades yang mengetahui pemutakhiran data," ujarnya. 

Menurut Dewi, di 2021, BPJS memberikan peluang untuk tambahan kuota penerima PBI KIS. Karenanya kesempatan itu perlu dimanfaatkan, sehingga Kades juga diminta untuk memasukkan data warganya. 

Kepala Desa Slarang Kidul Sahyudin mengatakan masyarakat di wilayahnya masih butuh uluran tangan. Karenanya, dia memasukan seribuan data warga untuk PBI KIS. 

"Harapannya mereka bisa mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS berupa PBI KIS," tandasnya. (muj/zul)

Sumber: