Presiden Minta BUMN Sakit Ditutup, Politisi Partai Golkar Malah Langsung Minta Dibubarkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mengusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan saja. Sejumlah pihak menilai usulan tersebut sulit diwujudkan.

"Banyak perusahaan BUMN yang saat ini masih merugi. Baik kerugian disebabkan tata kelola yang menimbulkan beban utang menggunung, atau disebabkan kesalahan strategi bisnis yang menyebabkan perusahaan gagal mendapatkan peluang besarnya untuk menghasilkan laba," ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan di Jakarta, Senin (18/10).

Dia menyebut belum semua sektor BUMN membentuk holding. Jika pun holding berdiri untuk semua bidang, keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan.

"Karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja. perusahaan holding akan diawasi secara khusus oleh Menteri BUMN atau Kepala Badan Pengelola BUMN," terangnya.

Nasim membeberkan pembubaran Kementerian BUMN dan pengalihan perusahaan-perusahaan BUMN ke kementerian teknis bisa dilakukan. Namun masih butuh pertimbangan sejumlah hal. Antara lain, super holding company yang dicita-citakan sudah siap dibentuk.

"Sampai sejauh ini belum semua sektor dapat dibentuk holding. Kendalanya berasal dari berbagai faktor. Tetapi yang paling jelas adalah manajemen perusahaan yang mesti diperbaiki lebih dahulu," papar Nasim.

Kedua, kementerian teknis yang akan membawahi BUMN perlu membuat skema yang jelas terkait rencana bisnis perusahaan dan melakukan Sinkronisasi program kementerian teknis dengan perusahaan.

Ketiga, antara kementerian teknis-kementerian BUMN-target pertumbuhan dan pengembangan perusahaan BUMN sudah sejalan yang membuat kinerja pengelola perusahaan BUMN semakin baik.

"Yang terpenting diingat adalah langkah perusahaan untuk bisa beroperasibukan saja perlu mengejar target-target yang dicita-citakan. Tetapijuga ada pertimbangan sumber daya perusahaan sendiri. Dalam hal ini kemampuan manajemen dan keuangan perusahaan," tukasnya.

Selama ini, banyak penugasan dari pemerintah yang justru membebani perusahaan BUMN. Karena target yang dicanangkan pemerintah tidak didukung dengan keuangan yang cukup.

Akhirnya utang yang dipilih. Utang itulah yang akhirnya hingga kini menjadi beban dan tanggungan perusahaan. "PMN menjadi altenatif untuk mendukung operasional perusahaan," kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat memberikan arahan kepada Menteri BUMN agar beberapa perusahaan BUMN yang sakit ditutup. Gayung pun bersambut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman mengusulkan lebih baik Kementerian BUMN juga dibubarkan. (rh/zul)

Sumber: