Kedaulatan Negara Diobok-obok, Puan Maharani Minta Jokowi Keluarkan Nota Protes ke China

Pelanggaran kedaulatan negara yang dilakukan kapal-kapal milik China di Laut Natuna Utara harus segera ditangani serius Pemerintah. Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun menanggapi dengan tegas kapal coast guard hingga kapal perang China, yang berkeliaran di wilayah ZEE Indonesia. Utamanya di Laut Natuna Utara.

“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain (China) memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” kata Puan kepada wartawan, Jumat (17/9).

Puan mengingatkan, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Puan pun meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” desaknya seperti yang dikutip dari rmol.id.

Menurutnya, pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.

“Apalagi akibat China mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal China dari wilayah kita,” tambah Puan.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara. Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.

“Harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Kita tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara. Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut China Selatan,” ujar Puan.

“Jangan gentar untuk mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI,” tutupnya. (rmol/zul)

Sumber: