Pak Jokowi Itu Merakyat, Tapi Sebagian Menterinya Elitis

Presiden Joko Widodo disebut sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Sikap Kepala Negara itu, justru berbanding terbalik dengan sebagian menterinya.

Beberapa pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju terkesan bersikap elitis. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui akun Twitter-nya pada Rabu (8/9).

"Pak Jokowi adalah presiden yang merakyat, peduli kepada rakyat dan kaum alit," tulis Mu'ti.

Namun, sikap Jokowi itu justru berbanding terbalik dengan sebagian menterinya. Menurut Mu'ti, sebagian menteri Jokowi terkesan bersikap elitis.

"Tetapi, sebagian menterinya justru elitis, sikap dan kebijakannya jauh dan menjauhkan diri dari rakyat. Eman-eman," demikian Mu'ti.

Menanggapi cuitan itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan tak merasa menteri yang dimaksud Abdul Mu'ti adalah kadernya. "Kalau menteri dari PKB rasanya merakyat semua. Karena kebetulan juga semuanya alumni santri yang berakar kuat di grassroot," kata Daniel Johan di Jakarta, Rabu (8/9).

Meski begitu, Daniel mengaku sehati dengan cuitan Abdul Mu'ti tersebut. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang tidak merakyat harus dikoreksi.

"Harus Pak Mu'ti sendiri yang menjelaskan secara detail. Agar kita semua mendapat pencerahan," pungkasnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta industri perbankan meningkatkan alokasi penyaluran kredit untuk pelaku usaham mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 30 persen pada 2024.

“Arahan bapak presiden, tentunya berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada UMKM. Secara year on year sekarang rata-rata adalah 18 persen. Oleh karena itu, presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (8/9).

Airlangga mengatakan, target tersebut merupakan angka agregat nasional. Sehingga semua bank tidak harus menyalurkan kredit sebesar 30 persen.

“Bapak presiden menegaskan, bahwa 30 persen itu adalah angka agregat secara nasional. Jadi memang bapak presiden juga mengakui dan paham bahwa perbankan ini ada spesialisasinya masing-masing,” terangnya.

“Sehingga saat sekarang seperti BRI mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate. Namun bapak presiden meminta keseluruhannya kreditnya (untuk UMKM) itu 30 persen," tuturnya.

"Bukan berarti setiap banknya harus 30 persen karena masing-masing punya spesialisasi sendiri,” pungkasnya. (rh/fin)

Sumber: