Bantu Warga yang Belum Dapat BST, Pemprov Jateng Minta Kades Maksimalkan Dana Desa

Untuk memfasilitasi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau para kepala desa memaksimalkan BLT Dana Desa (DD).

Hal ini bertujuan untuk membantu warga kurang mampu. Seperti dikatakan Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto.

Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur oleh pemerintah. Mereka yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari Dana Desa. 

"Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (musdesus)," ujar Sugeng, usai mendampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Rembug Desa dengan Kades-kades di Kabupaten Klaten, Senin (2/8). 

Ia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh.  

Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp800 juta - Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD. 

"Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD," jelasnya. 

Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar lebih jauh. Ini karena, beberapa komponen bansos berasal dari kementerian sosial. 

Ditambahkan, untuk penyerapan Dana Desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sementara untuk penanganan Covid-19 dari Dana Desa sudah mencapai 93 persen. 

Kades di Klaten Wadul Soal BST, Ganjar Kirim Surat ke Mensos

Pada acara Rembug Desa Kepala Desa se Kabupaten Klaten, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo banyak mendapat keluhan terkait bansos. Oleh karenanya, ia berencana melakukan kroscek data pada Menteri Sosial Tri Rismaharini, terkait validasi penerima bantuan. 

Keluhan yang disampaikan kepala desa bervariasi. Mulai dari sasaran yang tidak tepat sampai penghapusan data penerima. 

Seperti keluhan yang disampaikan Kades Tijayan Joko Laksono. Ia menyebut, di desanya ada seorang warga dipandang berada justru menerima BST. 

"Ada verifikasi yang harusnya tidak dapat, tapi masih muncul. Ada yang punya lima mobil malah entuk (dapat)," sebutnya, lewat sambungan daring. 

Sumber: