Politisi PDI Perjuangan Kritik Keras soal PPKM, Effendi Simbolon: Presiden Tidak Patuh Konstitusi

Kritikan keras politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon kepada Presiden Jokowi soal kebijakan lockdown yang tak kunjung diambil pemerintah direspon Politisi Partai Demokrat, Andi Arief.

“Partai Demokrat menyambut baik kritik keras PDIP kepada pemerintahan Jokowi yang tidak tegas soal lockdown mengakibatkan saat ini terjadi jebakan pandemi,” ujar Politisi Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitternya, Sabtu (31/7) kemarin.

Menurut Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat ini, pernyataan Effendi Simbolon mewakili sikap PDIP yang telah sadar dengan apa yang terjadi dalam sistem tata kelola pemerintahan Jokowi, yang selama ini sudah disadari oleh pihaknya dan juga partai lain di luar pemerintah.

“Suara Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan bak gayung bersambut, Partai Koalisi pemerintah siuman,” tandasnya.

Effendi Simbolon merespon pernyataan Epidemilog Universitas Indonesia, Pandu Riono yang mengatakan Indonesia menuju jebakan pandemi Covid-19, Jumat (30/7).

Effendi Simbolon membalas cuitan Pandu Riono ini dengan menyatakan bahwa persoalan pandemi adalah salahnya Jokowi yang tidak ingin menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Berita sebelumnya, Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 tiba di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown,” jelas Effendi Simbolon, Sabtu (31/7).

“Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi,” katanya.

“Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujarnya lagi.

Menurut Efendi Simbolon, sikap Jokowi yang tak mau mengambil kebijakan lockdown ini adalah pembangkangan atau ketidakpatuhan pada konstitusi.

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp700 triliun,” tegasnya.

“Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” sambungnya lagi.

Politis PDIP berdarah Batak ini membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Sumber: