Capai 54 Persen, Serapan Dana Desa di Jateng Lampaui Nasional

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Sugeng Riyanto mengatakan, serapan Dana Desa (DD) di Jawa Tengah cukup tinggi.

Serapan di 2021 di Jawa Tengah mencapai 54 persen. Angka ini melebihi serapan nasional. Selain itu, desa-desa di Jateng juga telah mengalokasikan 8 persen dari DD untuk penanggulangan Covid-19. 

"Dari 7.809 desa untuk Dana Desa (tahun 2021) serapannya sudah 54,54 persen. Tataran nasional itu baru kurang lebih 42 persen. Jawa Tengah itu tertinggi, ranking atas untuk total nasional," ujarnya seusai acara Rembug Desa Online bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (26/7). 

Dikatakan Sugeng, tahun ini Jawa Tengah mendapatkan pagu DD sebanyak Rp8,2 triliun. Itu diperuntukkan bagi 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten. 

Terkait penggunaan DD untuk penanggulangan Covid-19, desa-desa di Jateng telah menunaikan kewajibannya. Adapun, besaran dana penanggulangan Covid-19 minimal 8 persen dari DD. 

"Sudah melebihi dari pagu itu. Yang penting satu di musdessus-kan, mereka tetap taat asas patuh. Karena DD 8 persen penanggulangan Covid-19 sangat bervariasi. Dulu untuk aman dari Covid, sekarang sampai pemulasaraan jenazah, pemakaman belum lagi yang isolasi mandiri butuh dukungan logistik," sebutnya. 

Ia menambahkan, penggunaan DD juga bisa diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itu sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. 

Dijelaskannya, sesuai peraturan dua kementerian tersebut, penggunaan DD untuk BLT, besarannya ditentukan sesuai besaran DD yang diterima. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. 

Desa dengan DD Rp800 juta - Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen. Terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD. 

"Mengingat sekarang warga yang terdampak kian banyak. Belum tentu terwadahi dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk itulah dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa menerbitkan aturan yang terbaru itu," sebutnya. 

Terkait pencairan BLT DD, Sugeng menjelaskan hal itu sesuai dengan tahapan yang ada di desa masing-masing. 

Rembug Desa

Memastikan data tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun rajin turun ke desa-desa. Melalui ajang Rembug Desa, Ganjar mensupervisi penggunaan DD baik turun langsung maupun melalui daring. 

Empat kali sudah Ganjar menyambangi desa. Dua kali ia turun langsung ke Cilacap dan Rembang, sisanya melalui teknologi daring di Banjarnegara dan Banyumas. 

Sumber: