Apresiasi Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar, Politisi PAN: Vaksinasi Tak Boleh Bebani dan Beratkan Rakyat

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan vaksinasi individu berbayar perlu didukung dan diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, hal itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak terkait lainnya diminta segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.

“Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka Kemenkes harus mengubah Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 19 Tahun 2021,” kata Saleh, dikutip Senin (19/7).

Dalam PMK tersebut sangat jelas bagaimana setiap individu bisa mengakses vaksin Covid-19. Sebelumnya, vaksin Gotong Royong sempat menjadi kontroversi, karena ditujukan untuk individu dengan sistem berbayar.

Awalnya vaksin ini dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Bila program tersebut hendak dilanjutkan, sambung Ketua F-PAN DPR ini, maka Permenkes-nya harus direvisi dulu.

“Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," bebernya. (khf/zul/fin)

Sumber: