PPKM Darurat Diperpanjang Hak Pemerintah, Politisi PKS: Paling Penting Selamatkan Nyawa

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah berhak untuk memperpanjang PPKM hingga enam pekan ke depan atau sampai kondisi pandemi membaik. Menurutnya, prioritas kebijakan saat ini ialah menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

“Bismillah, pemerintah memiliki opsi perpanjangan pemberlakukan PPKM hingga enam pekan. Pemerintah memang perlu mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi. Harga nyawa & kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun,” jelas Mardani.

Namun, ia mengevaluasi terkait efektivitas kebijakan PPKM saat ini. Menurutnya, PPKM sampai hari ini belum maksimal dan belum menunjukkan hasil yang positif.

“Jika melihat tren selama 7 hari pelaksanaan PPKM darurat, belum ada tanda penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Periode 3-9 Juli 2021 misalnya, rata2 penambahan kasus mencapai 32.400 per hari. Belum lagi masih maraknya sektor non-esensial yang tetap buka. Imbasnya pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal,” bebernya.

Ia menambahkan, masyarakat saat ini sangat menunggu kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sangat terdampak dari PPKM ini.

“Dan sebenarnya masyarakat amat menunggu pemerintah mengatasi berbagai masalah yang timbul beberapa waktu terakhir. Pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau. Negara mesti hadir menjaga rakyat,” tegasnya.

Karena menurutnya kehadiran negara dalam keadaan darurat saat ini akan menjadi salah satu jalan atas efektivitas PPKM saat ini dan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Perlu diingat, kehadiran pemerintah mengatasi berbagai problem darurat yang masyarakat rasakan saat ini, bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Utamanya untuk terus mengikuti disiplin protokol kesehatan. Karena sampai sekarang, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antar instansi menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik,” tutup Mardani. (khf/zul/fin)

Sumber: