Luhut Ditantang Tutup Pintu Masuk TKA Cina, Politisi PKS: Kalau Mau PPKM Sukses, Jangan Hanya Menuntut Masyara

Luhut Ditantang Tutup Pintu Masuk TKA Cina, Politisi PKS: Kalau Mau PPKM Sukses, Jangan Hanya Menuntut Masyara

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty meminta pemerintah untuk menghentikan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah pemberlakuan PPKM Darurat.

Penolakan tegas anggota DPR Dapil Maluku ini disampaikan karena saat pengetatan akitivitas masyarakat lewat kebijakan PPKM, arus masuk TKA asal China di Indonesia terus terjadi.

Ia menantang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menutup seluruh pintu yang memudahkan akses TKA untuk masuk ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Kalau mau PPKM sukses, jangan hanya menuntut masyarakat untuk taat. Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga harus berani mengambil sikap untuk menutup seluruh pintu masuk bagi TKA di Indonesia," tegas Saadiah.

Penutupan akses bagi TKA lanjut Saadiah menjadi ukuran sikap adil pemerintah. Menurutnya, jika Menko Kemaritiman dan Investasi tidak mampu bersikap adil dengan menutup akses untuk TKA masuk di Indonesia, sebaiknya Presiden mengambil kendali.

“Otoritas menutup akses bagi TKA ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Sikap adil harus ditunjukan. Sebaiknya Presiden hadir untuk menegaskan sikap negara, menutup seluruh jalur masuk bagi TKA. Negara ini harus menunjukan empati-nya kepada rakyat," tegasnya.

Diketahui, salah seorang TKA asal China yang baru masuk Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, positif terinfeksi Covid-19. TKA bernama Cao Changqin mendarat dan tiba di Kota Bula pada Minggu.

Ia diketahui terinfeksi virus Covid-19 ketika menjalani test swab antigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula. TKA China ini diharuskan untuk menjalani isolasi di RSUD Bula.

“Ini tragis. TKA seenaknya masuk di Bula dan wilayah lainnya di Maluku. Diantara mereka ada yang terinveksi virus Covid-19. Padahal kota Bula selama ini wilayah hijau," kata Saadiah Uluputty di Jakarta (15/7).

Dia meminta, agar pemerintah memiliki empati ketika kebijakan pembatasan ruang gerak dan mobilitas masyarakat dengan pemberlakuan PPKM. Menerima TKA asing masuk di Maluku dan wilayah lainnya di Indonesia menunjukan pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat.

“Secara tegas, pemerintah melakukan pengendalian terhadap gerak dan mobilitas masyarakat. Masyarakat disuruh taat untuk mendukung program PPKM agar pandemi covid 19 dapat dikendalikan penyebarannya. Tapi pemerintah malah membuka kran masuknya TKA China ke Maluku. Bahkan diantara TKA ada yang terinfeksi covid-19. Pemerintah tidak peka. Tidak punya empati," kritiknya. (khf/zul/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: