Publik Tetap Setuju Presiden Dipilih Langsung, Bukan Oleh MPR

Publik Tetap Setuju Presiden Dipilih Langsung, Bukan Oleh MPR

Mayoritas publik masih menghendaki pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan secara langsung. Jumlahnya 84,3 persen, yang berarti dipilih oleh rakyat bukan dipilih MPR.

"Hanya 8,4 persen warga yang setuju presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun dipilih MPR," kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando di Jakarta, Minggu (20/6).

Menurutnya, temuan ini bisa dilihat sebagai respons terhadap adanya keinginan sebagian pihak untuk mengembalikan pasal-pasal tentang pola pemilihan presiden oleh parlemen yang dikenal sebelum amandemen UUD 1945 di masa awal reformasi.

"Saat ini ada kelompok-kelompok yang, dengan beragam alasan, mengangkat gagasan tentang perlunya pemilihan presiden dilakukan cukup oleh MPR tanpa harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat," jelas Ade.

Survei SMRC itu menunjukkan mayoritas rakyat tidak mendukung gagasan pemilihan presiden oleh MPR. "Mayoritas rakyat menganggap pemilihan langsung adalah pilihan terbaik," papar Ade.

Survei SMRC tersebut juga menunjukkan 74,7 persen publik rakyat berpendapat presiden harus bertanggungjawab kepada rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat.

Hanya 18,4 persen yang berpendapat Presiden seharusnya bertanggungjawab pada MPR. Ade menyatakan, penelitian ini diajukan dalam survei SMRC terkait adanya wacana yang diusung kelompok-kelompok tertentu tentang perlunya amendemen baru UUD 1945 yang mengatur hubungan presiden, MPR, dan rakyat.

Survei SMRC ini, lanjut Ade, menunjukkan mayoritas rakyat merasa penataan mengenai hubungan antara presiden, MPR, dan rakyat yang termuat dalam UUD 1945 adalah yang terbaik.

Survei SMRC juga menunjukkan mayoritas publik sebanyak 74,7 persen setuju dengan pendapat Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye.

Hanya 18,4 persen yang setuju pendapat Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR. Karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR.

"Hal Ini menguatkan kesimpulan rakyat menganggap lebih baik presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pada gilirannya, bertanggungjawab pada rakyat. Daripada dipilih oleh MPR dan kemudian bertanggungjawab pada MPR," bebernya.

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei lalu. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1.072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat dengan margin of error penelitian ±3,05 persen. (rh/zul/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: