Hendak Naikkan PPN, DPR: Pemerintah Tidak Konsisten dengan Rencananya Sendiri

Kenaikan PPN dinilai sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengatakan pemerintah tidak konsisten dengan rencananya sendiri.

Ia menerangkan, karena dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) jelas dikatakan bahwa strategi utama perpajakan ada ekstensifikasi perpajakan, dengan mencari sumber baru, bukan justru intensifikasi dengan kenaikan tarif PPN.

Ecky melanjutkan lebih dari 56 persen perekonomian Indonesia dibentuk oleh konsumsi masyarakat. Apabila dikenakan PPN, logikanya daya beli masyarakat akan semakin turun, yang pada akhirnya justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Tarif PPN itu sangat bergantung dengan model PPN setiap negara. Negara yang menerapkan PPN secara luas, seperti Indonesia, umumnya tarif PPN nya rendah, antara 5-10 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Jepang dan Korea Selatan,” ungkap Ecky, Rabu (9/6).

Jika penerapan PPN nya secara spesifik, imbuhnya, seperti negara-negara OECD baru wajar tarif nya di atas 10 persen. “Pemerintah jadi tidak konsisten, penerapan PPN nya luas, tapi ikut tarif yang tinggi,” pungkasnya.

Ia menegaskan, pajak pertambahan nilai masih jauh di bawah potensi yang ada, rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6 persen. Sangat rendah dari standar negara-negara secara umum yang mencapai 6 hingga 9 persen.

“Artinya, peluang untuk mendorong ekstensifikasi PPN masih besar, terutama diperkirakan potensi penerimaan PPN dipekirakan masih mencapai 32 persen dari potensi yang ada,” tegasnya.

Ecky mengingatkan Pemerintah bahwa sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri.

“Artinya, kenaikkan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri. Oleh sebab itu dari awal saya katakana rencana ini justru kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ecky.

Menurutnya, keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat kecil patut dipertanyakan, dimana ketika PPN yang terdampak ke masyarakat luas mau dinaikkan, sedangkan PPNBM untuk masyarakat kaya justru diturunkan.

“Logika Pemerintah terbalik, pajak yang besar justru dikenakan kepada si miskin, bukan si kaya, ini bertentangan dengan fungsi PPN sebagai salah satu instrument untuk mengatasi ketimpangan pendapatan,” tutupnya. (khf/zul/fin)

Sumber: