SMP Swasta di Tegal Baru Dapat 10 Siswa, Wakil Ketua DPRD: Sekolah Swasta Jangan Sampai Kukud

Di sisa waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin meminta sekolah swasta diberikan kesempatan mendapatkan siswa sesuai daya tampung yang disediakan.

Jangan sampai ada sekolah swasta yang kukud atau gulung tikar, karena tidak mendapatkan siswa.

“Kami menginginkan sekolah di bawah Kemendikbud dan Kemenag,regulasinya memberikan kesempatan sekolah swasta untuk mendapatkan siswa,” kata Habib Ali saat meninjau sejumlah sekolah swasta bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Ismail Fahmi, Rabu (2/6).

Sekolah swasta yang ditinjau antara lain TK dan SD Al Khairiyyah serta SMP Maarif NU Kota Tegal. Habib Ali menjelaskan untuk TK dan SD Al Khairiyah bisa memenuhi kuota.

Sementara SMP Maarif NU baru mendapatkan sepuluh siswa yang berasal dari lingkungan sekitar, kendati sudah meniadakan Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) dan menurunkan uang gedung.

Menurut penuturan kepala sekolah, kebanyakan calon siswa mengutamakan mendaftar ke sekolah negeri.

Berdasarkan keterangan Disdikbud, semula Peraturan Wali Kota (Perwal) PPDB juga mengatur sekolah yang dinaungi Kemenag. Namun tahun ini, sesuai Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal.

Sehingga, Kemenag mengatur sendiri untuk sekolah yang berada di bawah naungannya. Karenannya, Habib Ali akan segera berkoordinasi dengan Kepala Kemenag Kota Tegal Akhmad Farhan.

“Kami berkoordinasi dengan Kepala Kemenag agar bisa diantisipasi, sehingga sekolah swasta bisa mendapatkan siswa. Selain itu, mengimbau sekolah swasta meningkatkan manajemen dan pola pembelajarannya,” ungkap Habib Ali.

Kepala Disdikbud Ismail Fahmi menyampaikan, PPDB di sekolah swasta dilaksanakan dengan sistem non real time online. Sesuai jadwal, pendaftaran 24 Mei sampai 4 Juni besok.

“Kondisi penerimaan siswa yang berbeda-beda hendaknya memacu sekolah agar semakin meningkatkan kualitas dengan mengacu ke delapan Standar Nasional Pendidikan,” ungkap Fahmi. (nam/zul)

Sumber: