Bulog Tagih Utang Pemerintah Rp1,2 Triliun, Buwas: Untuk Memperlancar Arus Kas Perusahaan

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso berharap pemerintah segera melunasi piutangnya sebesar Rp1,2 triliun kepada Bulog. Pembayaran utang itu untuk memperlancar arus kas perusahaan, karena Bulog juga memiliki utang di bank.

"Total piutang pemerintah pada Perum Bulog sampai Mei 2021 sebesar Rp1,279 triliun. Kami sangat mengharapkan dukungan agar pelunasan piutang pemerintah pada Perum Bulog dapat segera dilakukan," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (18/5).

Buwas, panggilan akrabnya menyebutkan, bahwa saat ini total piutang itu terdiri atas pelepasan stok turun mutu Rp173 miliar, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang digunakan untuk penjualan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Rp872 miliar, stok CBP yang digunakan untuk tanggap darurat bencana alam Rp36,7 miliar, Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) gula Rp11,2 miliar, dan kekurangan penagihan CSHP gula Rp184 miliar.

"Perum Bulog saat ini memiliki utang kepada bank sebesar Rp14 triliun, ujarnya.

Direktur Keuangan Bulog, Bagya Mulyanto menambahkan, perseroan terbebani dengan beban bunga karena harus berutang di bank. Bunga bank tersebut mencapai 8 persen per tahun.

"Pada 2019, Bulog membayar beban bunga Rp2,5 triliun, lalu 2020 Rp1,67 triliun, dan 2021 Rp1,3 triliun," kata Bagya.

Bagya menuturkan, pada tahun lalu, penjualan Bulog mencapai Rp27,6 triliun yang terdiri atas penjualan komersil Rp10,4 triliun dan penjualan beras PSO (public service obligation) Rp17,2 triliun.

"Namun beban bunga yang mencapai Rp1,67 triliun membuat Bulog mencatat rugi Rp821 miliar. Untuk tahun 2021, per 30 April, kami Alhamdulillah bisa membukukan laba Rp91 miliar," pungkasnya. (der/zul/fin)

Sumber: