Tak Perlu Kekuatan Besar Tindak KKB Papua, Mahfud MD: Kita Hanya Menghadapi Segelintir Orang

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua harus segera ditindak tegas. Agar masyarakat di Papua merasa aman dan nyaman.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) segera mengambil tindakan cepat, tegas dan terukur menyikapi keberadaan KKB Papua. Terlebih KKB sudah dikategorikannya sebagai teroris.

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (29/4).

Menurutnya, setiap kekerasan yang memenuhi unsur UU No.5/2018 tentang Perubahan Atas UU No.15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka akan dinyatakan sebagai teror.

"Dan secara hukum pula, kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita," tegasnya.

Untuk menghadapi KKB di Papua, TNI dan Polri tak perlu mengerahkan kekuatan besar. "Ya, kita hanya menghadapi segelintir orang. Bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut UU," katanya lagi.

Dikatakannya, tindakan tegas dengan mengedepankan kepolisian yang mendapatkan bantuan dari TNI dalam melakukan operasi di Papua.

"Itu aja UU-nya. Dan itu tidak perlu banyak tinggal dikoordinasikan menurut istilah Presiden kemarin, disinergikan aja jangan jalan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Dia meminta agar Pangdam dan Kapolda berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sehingga semua terkoordinasi.

Sedangkan BIN tetap diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis.

"Politis itu misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kemenlu terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis," ujarnya. (gw/zul/fin)

Sumber: