Menko Mahfud MD Umumkan KKB Papua sebagai Teroris, Andi Arief Kecewa: Sumbu Pendek

 Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengaku kecewa dengan sikap Mahfud MD menanggapi aksi KKB Papua.

“Saya kecewa dengan Prof @mohmahfudmd soal label teroris di Papua,” kata Andi Arief dikutip dari Fajar.co.id yang menyalin dari akun Twitter-nya.

Anak buah AHY itu mengatakan tidak mengira Mahfud MD akan mengumumkan sendiri keputusan tersebut.

“Saya tidak mengira memilih jalan ini, ternyata dugaan banyak orang selama ini benar, masuk kategori kelompok sumbu pendek,” sebutnya.

Pemerintah resmi memberi cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Hal itu diumumkan langsung Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers daring, Kamis (29/4).

Seperti diketahui, label teroris diberikan setelah adanya beberapa aksi teror yang dilakukan oleh KKB sepanjang 2021. Yang terakhir kepala Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Papua tewas ditembak KKB.

“Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif, dikategorikan sebagai teroris. Menyatakan melakukan pembunuhan, dan kekerasan secara brutal itu secara masif,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD bilang bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa yang disebut teroris adalah orang yang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Dia katakan, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara masaal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

“Berdasar definisi itu, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” kata Mahfud Md.

Mahfud menyatakan, pemerintah sepakat dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menilai KKB telah melalukan kekerasan secara masif.

Mahfud mengaku tidak sedikit tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD di Papua yang selama ini sudah mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk memberikan dukungan. (msn-fin/fajar/ima)

Sumber: