Lima Anggotanya Tewas Tertembak Nyali Teroris Papua Ciut, Minta Berunding Usai Digempur TNI-Polri

Kelompok teroris Papua yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) langsung merespons pernyataan keras Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Nyali mereka ciut setelah Presiden Jokowi dan Ketua MPR memerintahkan pasukan TNI-Polri menumpas habis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Perintah Presiden Jokowi ditindaklanjuti pasukan TNI-Polri dengan menggempur wilayah pertahanan teroris Papua di Kabupaten Puncak.

Dalam serangan yang dilancarkan, Selasa (27/4) itu, lima teroris Papua dikabarkan tewas tertembak. Penanggung Jawab Politik OPM–TPNPB, Romanak Jeffrey meminta pemerintah Indonesia mengurungkan niatnya untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua.

Dikutip dari laman PojokSatu.id, Romanak menjelaskan, OPM sebagai organisasi induk perjuangan Bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua.

Romanak mengajak pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua.

“Konflik bersenjata antara TPNPB OPM melawan TNI-Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan international oleh kedua aktor utama yaitu OPM dan NKRI,” kata Romanak dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4).

Romanak meminta pemerintah mengurungkan niatnya untu mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua karena hal itu berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI-POLRI melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM Berat oleh NKRI bagi Bangsa Papua,” sambungnya.

Romanak meminta dukungan dari Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MRP, seluruh bupati se-Papua dan Papua Barat, organisasi sipil perjuangan Bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua.

Ia berharap pemerintah daerah Papua dan Papua Barat bersama lembaga masyarakat sipil secara bersama-sama mengeluarkan statement politik untuk menolak operasi militer di Papua.

“Dan selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintahan Republik Indonesia secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik danaktor utama konflik di tanah Papua,” katanya.

Menurutnya, konflik bersenjata di tanah Papua hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional yang demokratik dan bermartabat antara OPM dan NKRI. (one/zul)

 

Sumber: