27.808 Usulan Warga Diterima dalam Musrenbang Jateng 2022 secara Virtual

27.808 Usulan Warga Diterima dalam Musrenbang Jateng 2022 secara Virtual

Meski digelar virtual, antusiasme masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan daerah masih cukup tinggi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021 oleh Pemprov Jateng. 

Tercatat hingga saat ini, terdapat 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp31,7 triliun.

"Usulan itu terdiri dari usulan bantuan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp8,2 triliun, usulan sektoral kabupaten/kota Rp8,4 triliun, pokir DPRD Rp4,5 triliun, musrenbang desa Rp43,1 miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran Rp31,7 triliun," kata Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo dalam acara Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/4).

Masukan itu, lanjut dia, dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4) besok.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Terbukti, meski daring tetapi antusias masyarakat tetap tinggi.

"Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggal politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Maka tadi saya terima kasih DPRD ikut hadir," kata Ganjar.

Ganjar menerangkan, potensi anggaran Pemprov Jateng tidak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat itu. Untuk itu, maka nantinya akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan daerah.

"Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD," terangnya.

Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verivikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu.

"Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan," pungkasnya.

Selain musrenbang, dalam acara itu juga dilakukan pemberian penghargaan pembangunan daerah kepada bupati/wali kota. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada bupati/wali kota yang hadir, di antaranya Hendrar Prihadi, Gibran Rakabuming Raka, M Nur Aziz dan sejumlah bupati lainnya.

Untuk kategori kabupaten, juara pertama pembangunan daerah diraih oleh Pati, diikuti Banyumas dan Pekalongan di posisi dua dan tiga. Sementara untuk tingkat kota, Kota Semarang menjadi yang terbaik, disusul Kota Surakarta dan Kota Magelang. (*/ima)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: