Ada Warga Tolak Swab dalam Klaster Senam, Desa Penusupan Disarankan Terapkan Lockdown

Jumlah pasien Covid-19 di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah setiap hari terus bertambah. Data terakhir, jumlah pasien yang terpapar sebanyak 46 orang dari sebelumnya 18 orang.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Tegal Joko Wantoro, Selasa (30/3) menyarankan agar Desa Penusupan di-lockdown. Hal itu karena ada beberapa orang yang sampai saat ini menolak menjalani swab. Padahal mereka merupakan kontak erat dari warga yang terpapar Covid-19. 

"Namun saya belum tahu pasti jumlahnya berapa, nanti saya cek lagi. Kalau tidak mau diswab sebaiknya kampung itu di-lockdown," katanya. 

Sebanyak 46 orang yang terpapar Covid-19, tambah Joko Wantoro, merupakan klaster grup senam yang piknik ke Purbalingga. Mereka merupakan warga Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah. 

Dinkes Kabupaten Tegal bersama Puskesmas Penusupan sejak Sabtu (22/3) sudah melakukan penelusuran, pelacakan dan pengetesan pada peserta senam dan kontak eratnya sejumlah 67 orang dengan hasil temuan awal 18 orang positif Covid-19. 

Kemudian 4 orang negatif, 1 orang meninggal dunia dan 45 orang lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. 

"Itu data awalnya, sekarang jumlahnya sudah bertambah menjadi 46 orang. Kemudian dari yang positif itu ada yang dirawat di RSUD dokter Soeselo 7 orang dan 1 orang dirawat di RSUI Muhammadiyah Singkil Adiwerna. Yang isolasi mandiri 10 orang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Penusupan Guntur Zagiat Yudiansah membenarkan jika ada warganya yang enggan menjalani swab. Namun, mereka inisiatif menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. 

Semula, pihaknya sudah menyarankan agar isolasi mandiri komunal. Pemerintah desa sudah menyiapkan tempatnya. Namun, sebagian warga memilih untuk menjalani isolasi mandiri di rumah.
Pemerintah desa sudah melakukan persuasif terhadap warga, tetapi mereka memilih untuk isolasi mandiri di rumah.

Saat disinggung soal kebijakan lockdown, dirinya mengaku tidak setuju. Menurutnya, kebijakan itu tentunya bakal menyedot anggaran yang besar. Sedangkan Pemerintah Desa Penusupan, belum menyiapkan anggarannya. 

Selain itu, pihaknya juga kasihan terhadap warganya yang mayoritas pekerja swasta. Jika di-lockdown, mereka akan kesulitan mendapatkan penghasilan. 

"Intinya, pihak desa akan memaksimalkan PPKM dan tidak memberlakukan lockdown," tandasnya. (guh/ima)

Sumber: