Moeldoko Lebih Baik Mundur sebagai Kepala KSP, Kedua Kubu Demokrat Semakin Memanas

Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko dianggap lebih efektif mundur dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Alasannya, jabatan Ketum Demokrat versi KLB masih dan sangat menyita waktu, tenaga, pikiran dan terlebih membutuhkan pengorbanan yang luar biasa.

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai alangkah bijaknya jika Ketum versi KLB mundur dari semua jabatan publik. Yakni untuk fokus mengurus berbagai hal terkait partai yang baru dipimpinnya.

Terlebih masih terbelit berbagai masalah dan atau dinamika politik, baik dari di internal produk KLB, maupun dari eksternal, yang mereka sebut sebagai pemimpin demisioner.

"Sampai saat ini, interaksi antara kubu faksi KLB (FKLB) dengan kubu faksi Legal Formal (FLF) di Demokrat masih terus memanas. Para pihak masih tetap berupaya menguasai pertempuran politik agar salah satu pihak tereliminasi di ruang-ruang publik politik," kata akademisi Universitas Pelita Harapan ini, Selasa (16/3).

PRia yang juga menjabat Direktur Eksekutif Emrus Corner ini melanjutkan, salah satu awal bentuk kemenangan, FKLB harus berusaha dan bekerja keras agar memperoleh dan memiliki pengakuan legal formal ke depan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

"Untuk itu, menurut saya, FKLB harus melengkapi semua persyaratan yang terkait secepat-cepatnya dan mengajukannya sesegera mungkin ke Kemenkumham. Harus dikerjakan serius, fokus, teliti dan cermat. Jadi, jangan dilakukan dengan paruh waktu dan setengah hati," bebernya.

Semua persyaratan harus berdasarkan fakta, data, bukti yang valid dan bangunan narasi argumentasi yang kuat agar lebih besar kemungkinan mendapat pengesahan legal formal.

Selain itu, dengan persyaratan yang sangat absah dari aspek argumentasi hukum, dipastikan lebih menciptakan rasa aman untuk semua pihak, terutama bagi Ketum versi KLB ke depan.

Sebab, tidak satupun yang tahu suatu saat kelak ke depan ada seseorang atau sekelompok orang mempermasalahkan keberadaan persyaratan tersebut di internal bentukan KLB. Saat ini terjadi yaitu saling membuka kelemahan di antara para pihak yang berselisih.

Ini harus diantisipasi oleh Ketum Demokrat versi KLB kemungkinan ke depan. Sebaliknya, jika Ketum tidak mengerjakan dengan mencurahkan semua kemamampuan sehingga FKLB tidak memperoleh legal formal, Ketum dan para elitnya akan mendapat permasalahan dalam bentuk citra tidak menguntungkan di mata publik luas.

Akibatnya, dari aspek komunikasi pemasaran politik, personal branding mereka sulit didongkrak dalam perjalanan karir politiknya ke depan. (khf/zul)

Sumber: