KPK Bisa Saja Tuntut Dua Mantan Menteri Jokowi Hukuman Mati, Orang Dekat Prabowo: Saya Tak Takut dan Siap

Senada diungkapkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. Hukuman mati tidak bisa menimbulkan efek jera dalam kasus apapun. Menurutnya yang terbaik adalah dengan cara mengubah sistem.

"Ini kan sistemik, saya pikir kalau kita tiba-tiba langsung berpikir penerapan hukuman mati dia tidak akan menjawab akar masalahnya. Ini yang harus diselesaikan dalam sistem pendidikan, sistem pengawasan dan sebagainya," ujarnya.

Dia juga mengatakan menghukum mati koruptor adalah melanggar aturan internasional.

"Hukuman mati hanya diizinkan pada tindak pidana the most serious crime (pelanggaran HAM berat). Itu ada genosida, kejahatan kemanusiaan, kemudian agresi, dan kejahatan perang. Korupsi, narkoba, dan lain-lain tidak termasuk," tutupnya.

Sebelumnya KPK menyebut tak menutup kemungkinan menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang 31Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman pasal tersebut adalah hukuman mati.

“Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU,” ujar Ali.

Selain hukuman mati, Ali juga menyebut pihaknya telah menyita sebuah villa berikut tanah seluas dua hektar di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

Bangunan beserta tanah itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening (benur) lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (riz/gw/zul)

Sumber: