Pemkab Tegal Kejar Target, Realisasi Fisik dan Keuangan Belum 100 Persen

Menjelang tutup tahun anggaran 2020, capaian kinerja fisik dan keuangan sampai dengan bulan November 2020 belum mencapai 100 persen. Untuk saat ini, capaian kinerja fisik realisasinya baru 81,82 persen dan capaian keuangan baru terrealisasi 67,01 persen. 

Sekda Tegal Widodo Joko Mulyono, Sabtu (19/12) mengatakan, memasuki akhir tahun 2020, Pemkab Tegal terus berupaya mengejar target realisasi capaian pembangunan. Bagi OPD yang realisasinya masih rendah, segera dikejar dengan upaya apapun. Masih ada waktu beberapa hari lagi, manfaatkan sebaik mungkin.

"Capaian realisasi kinerja outcome dan output. Kami mengapresiasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol). Karena capaian realisasi kinerja outcomenya sudah mencapai 100 persen," katanya. 

Selain Kesbangpol, tambah Widodo Joko Mulyono, juga Dinas Pekerjaan Umum 99,32 persen, Dinas Sosial 99,13 persen serta Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DisdagkopUKM) 94,62 persen. 

Sementara untuk capaian realisasi kinerja output tertinggi dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 96,45 persen, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) 93,93 persen dan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) 93,56 persen. 

Sedangkan untuk capaian realisasi kinerja outcome dan output terrendah diduduki oleh Dinas Perhubungan yaitu untuk outcome 40,15 persen dan output 61,68 persen. 

"Saya mengapresiasi sembilan kecamatan yang capaian realisasi kinerja outcomenya sudah 100 persen. Di antaranya Kecamatan Slawi, Pagerbarang, Margasari, Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Adiwerna, Dukuhturi dan Talang," tambahnya. 

Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah mengungkapkan, meski dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di tahun 2020 ini banyak tantangan dan hal baru, terutama soal kebiasaan normal baru, akan tetapi, kondisi ini mendorong pemerintah untuk secepatnya bertransformasi, baik secara sistem maupun kelembagaan sebagai respon cepat, adaptasi pada perubahan lingkungan dan keselamatan bangsa. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang tidak saja mudah, cepat, terbuka dan pasti, tetapi juga aman dari penularan Covid-19.

Diperkirakan, kondisi yang dihadapi tahun ini tidak jauh berbeda dengan 2021 nanti, di mana fokus pemerintah adalah vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional, perlindungan sosial dan jaminan kesehatan. Terlebih, presiden telah menginstruksikan vaksin corona sebagai barang publik yang harus diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. 

Hal ini tentunya akan berpengaruh atau bahkan berdampak pada kebijakan penganggaran belanja daerah tahun 2021.

Sejalan dengan hal tersebut, dirinya menitip pesan kepada kepala perangkat daerah untuk dapat mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup masing-masing OPD. Sehingga seluruh kegiatan bisa dituntaskan, diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Tidak hanya mencapai target outputnya saja, tetapi kualitas hasilnya juga harus maksimal. Berdampak penting, berdampak luas dan benar-benar bermanfaat. (guh/ima)

Sumber: