Ubah Tata Kelola Ekspor Benih Lobster, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Saya Jauh-jauh Hari Sudah Menolak

Menurut dia, setiap Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan KKP, para anggota Komisi IV selalu mengingatkan agar kementerian tersebut mengikuti prosedur dan mengawasi secara ketat.

"Dalam setiap rapat, kami selalu ingatkan ikuti prosedur dan pengawasan yang ketat terhadap eksportir termasuk dalam pemberian izin ekspor harus benar-benar selektif dan transparan," ujarnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim meminta agar kebijakan ekspor benih lobster ditata ulang.

"Ini bisa menjadi hikmah untuk perbaikan tata kelola lobster dan perikanan secara umum di Indonesia yang harus diorientasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, khususnya pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya.

Dia mengingatkan bahwa sejak awal Menteri Edhy sudah diingatkan terkait dengan kontroversi ekspor benih lobster. Diketahui, KPK menangkap 17 orang terkait dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir benih lobster.

"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (25/11).

Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeda pada Rabu dini hari.

"KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi diantaranya Jakarta dan Depok, Jabar termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 00.30 WIB," ungkap Ali.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Edhy ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. "Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu," ungkap dia.

Dikatakan Firli, Edhy ditangkap terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster. "Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster," ucapnya. (gw/zul/fin)

Sumber: