JK Sebut Kosong Kepemimpinan Penyerap Aspirasi, Pengamat: Pemerintah Harus Segera Berbenah

Sejak kepulangannya ke Indonesia, Habib Rizieq Shihab (HRS) terus menjadi pemberitaan sejumlah media. Beberapa tokoh dan pengamat ikut memberikan komentar.

Yang teranyar, pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi. Merespon pernyataan mantan Wakil Presiden tersebut, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan pemerintah diminta segera berbenah.

Ada beberapa alasan yang mendasari. Pertama, kurangnya sosok pemimpin yang mengakomodir aspirasi rakyat.

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini melanjutkan, berkaca dari disahkannya revisi UU KPK yang sempat ditolak mahasiswa. Padahal, aksi penolakan terbilang cukup gencar. Bukan cuma di Jakarta. Di beberapa daerah aksi unjuk rasa juga bergejolak.

Ada juga UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan Jokowi. Aksi berhari-hari dilakukan elemen buruh dan mahasiswa. Di depan Istana Negara Jakarta. Bahkan hingga berujung bentrok dan rusuh. Aspirasi yang disuarakan rakyat seakan tidak didengar. UU sapu jagat tersebut tetap diteken Presiden Jokowi.

“Sekarang mau demo ke DPR tidak didengar, ke pemerintah juga sama. Bisa dibilang aspirasi rakyat tidak didengar. Nah, dengan datangnya HRS, rakyat seakan memiliki sosok baru sebagai penampung aspirasi,” kata Ujang, Minggu (22/11).

Direktur Indonesia Political Review ini juga menyoroti minimnya oposisi di pemerintahan Jokowi di periode kedua. Lawan politik yang sebelumnya keras mengkritik, justru masuk ke dalam koalisi. Ujang menilai, HRS bisa dikatakan tokoh oposisi non parlemen.

“Kurangnya check and balance menjadi kekhawatiran rakyat. Di DPR, bisa dibilang sangat minim oposisi. Jadi hal inilah yang seakan, HRS menjadi sosok yang diharapkan bisa mengisi kekosongan penyerap aspirasi,” bebernya.

Sebelumnya, JK mengatakan, jika kepulangan pemimpin FPI ini menyita cukup perhatian. Bahkan, saat penyambutan kepulangannya, ribuan orang berbondong-bodong datang ke bandara hingga mengantarnya ke Jakarta.

Soal penyerapan aspirasi, JK mengatakan jika masyarakat justru mencari alternatif yang berani menyuarakan keinginan rakyat. Menurutnya, hal ini harus ada perbaikan dari sisi demokrasi di Indonesia.

Bukan hanya eksekutif dan legislatif. Evaluasi juga harus dilakukan partai islam. Jika situasi ini terus berlarut, dikhawatirkan bisa mengubah sistem demokrasi Indonesia.

“Inilah evaluasi dan harus kita berikan. Harus kita pelajari bahwa kita bicara tentang kegagalan demokrasi zaman terpimpin. Kegagalan demokrasi pancasila. Juga masalah proses yang harus diperbaiki dewasa ini, sehingga jangan kembali ke demokrasi jalanan,” katanya.

Wakil presiden ke 10 dan 12 ini juga dikaitkan dengan kepulangan HRS ke Indonesia. Hal ini berawal saat kunjugan JK ke Vatikan dan Mekkah. Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menampik hal tersebut.

Ia menegaskan, JK tidak memiliki hubungan sama-sekali terkait dengan kepulangan HRS. "Saya ingin menegaskan, Jusuf Kalla, tidak punya sangkut paut dengan kepulangan Habib Rizieq Shihab. Pak JK tidak pernah mengkomunikasikan atau pun mendanai kepulangan HRS," kata Husain.

Sumber: