Semua Sekolah dari SD sampai SMA Sederajat Mulai Masuk Januari 2021 Nanti

Terlebih lagi, lanjut Nadiem, terait tekanan psikososial dan kekerasan dalam keluarga selama PJJ berlangsung. Menurutnya, minimnya interaksi dengan guru, teman, lingkungan luar dan tekanan akibat sulit dan besarnya beban PJJ dapat menyebabkan stres pada anak.

"Insiden kekerasan yang tidak terdeteksi guru terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat dan ini menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan mendukung dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka pada Januari 2021. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait proteksi Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Surat edaran tersebut nantinya akan ditujukan kepada kepala dinas yang membawahi dinas pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informasi, dinas perhubungan hingga Satgas covid-19 di daerah.

"Nanti dalam SE ini kami akan menyakinkan bahwa yang dilakukan oleh berbagai SKPD dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan juga dokumen penganggarannya dalam dokumen APBD, sehingga diyakinkan bahwa semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster itu betul-betul diprogramkan dan dianggarkan oleh tiap-tiap daerah," kata Tito.

Di samping itu, kata Tito, Dinas Kesehatan diharapkan dapat melakukan kegiatan testing di satuan pendidikan termasuk pesantren dengan biaya dari pemerintah daerah. Selain itu, Mendagri mengharapkan sosialisasi juga diberikan kepada anak-anak dan orang tua.

"Dilakukan testing reguler dan juga dengan meningkatkan kapasitas kesehatan terutama fasilitas karantina di tiap-tiap daerah, kalau ternyata terjadi klaster baru, maka secepatnya dilakukan karantina. Artinya tiap daerah, dinas kesehatannya harus menyiapkan tempat karantina dan juga meningkatkan kapasitas untuk treatment rumah sakit yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi lonjakan dari tatap muka ini," tuturnya.

Senada, Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto turut mendukung pelaksanaan pembukaan sekolah tersebut. Dinas-dinas kesehatan di daerah juga bakal ikut memberikan edukasi tentang protokol kesehatan dan layanan bagi sekolah.

"Kemenkes sepenuhnya akan mendukung kebijakan ini, kami berkomitmen meningkatkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penerapan protokol kesehatan," kata Terawan.

Teraan juga meminta kepada seluruh warga pendidikan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M). Hal ini guna meningkatan pengendalian covid-19 meski sekolah dibuka.

"Agar kita sehat dan selamat dalam melewati pandemi covid-19 ini. Di samping terus meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dan pencegahan serta pengendalian covid-19," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner bidang Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menilai, bahwa izin pembukaan sekolah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) justru berbahaya.

Menurutnya, di tengah pandemi covid-19 saat ini banyak Pemda yang sangat tidak acuh terhadap sekolah. Bahkan, Pemda sendiri dinilai banyak melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

"Kami tidak tahu apa maksud Kemendikbud dan jajaran di pemerintah pusat ketika menyerahkan kepada daerah, seolah-olah daerah akan benar-benar menerapkan, padahal daerah sendiri banyak yang melanggar. Jelas ini bahaya," kata Retno.

Dalam SKB 4 Menteri sebelumnya saja, kata Retno, alih-alih memberikan sanksi kepada Pemda karena adanya sekolah yang melanggar peraturan pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau tidak berjalan.

Sumber: