Tak Hanya Mahasiswa, Menteri Luhut Juga Diprotes Anak dan Cucunya soal Omnibus Law

Ada yang salah dari proses Omnibus Law UU Cipta Kerja, sehingga menimbulkan penolakan dan gelombang aksi unjuk rasa masyarakat. Hal itupun disadari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, sosialisasi Omnibus Law UU Cipta Kerja yang salah. Produk regulasi yang mengakomodasi penggabungan sekitar 79 UU tersebut, kurang disosialisasikan ke masyarakat, sehingga banyak mendapatkan penolakan.

“Saya juga dikritik sama anak, sama cucu saya, paling kecil di collage, dia bilang ‘opung ini kurang sosialisasi’, dia bilang gitu, dia ngajari saya, ‘siapin satu website orang bisa melihat’. Itu memang kekurangan pemerintah kami akan perbaiki,” ujar Luhut kepada media, Senin (26/10).

Dikutip dari ngopibareng.id, setelah mendapatkan sejumlah kritik, ungkap Luhut, empat menteri kordinator berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Kemudian, disepakati untuk membuat website khusus yang Omnisbus Law UU Cipta Kerja.

Luhut menegaskan bahwa tidak ada niat jelek dari pemerintah untuk membuat menderita rakyatnya dengan mengesahkan UU Cipta Kerja. “Kami ingin lebih baik (dengan UU Cipta Kerja). Kami bicara ke presiden, tidak takut dan berani (lanjut UU Cipta Kerja), tidak bisa ditekan-tekan. (Pemikiran presiden) tidak langsung goyang, karena gini, karena firm. Terus jalan. Website kurang beliau terima,” tuturnya.

Luhut kemudian mengingatkan agar demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja dikurangi karena semangat unjuk rasa dinilai tidak murni lagi. Apalagi, sambungnya, ada risiko pandemi Covid-19 yang membahayakan keselamatan manusia.

"Tidak murni lagi spirit mengkritik. Ini tidak baik buat negeri ini. Covid ini dilaporkan naik ke atas. Klaster baru timbul. Kalau hanya sakit (Covid-19), tapi kalau mati tanggung jawab siapa? Kalau mau demo silakan nanti," kata Luhut.

Cerita Luhut ini pernah disampaikan pada akademisi ketika bertemu di Lemhanas beberapa hari lalu. Hal serupa sebelumnya disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menurutnya, komunikasi publik yang diterapkan pemerintah sangat buruk ketika menggodok Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Moeldoko mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menegur seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya.

"Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek," ujarnya.

Menurut Moeldoko, pemerintah menjadikan omnibus law ini sebagai bahan pembelajran. Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah akan memperbaiki gaya komunikasi menjadi lebih baik.

"Ini sebuah masukan dari luar maupun presiden, kami segera berbenah diri untuk ke depan lebih baik," ujar Purnawirawan TNI ini.

Presiden sendiri secara terbuka telah menegur gaya komunikasi publik para menteri terkait UU Cipta Kerja yang dianggap tidak detail menjelaskan aturan sapu jagat itu, sehingga banyak diprotes publik. (nb/zul)

Sumber: