Mogok Kerja Nasional Rugikan Pemerintah dan Pengusaha

Imbas pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) buruh di berbagai daerah melakukan mogok kerja selama tiga hari, yang dimulai 6 hingga 8 Oktober 2020. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menolak UU sapu jagat itu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira Adhinegara menilai, dampak dari mogok kerja selama tiga hari akan menurunkan produktivitas di berbagai sektor, seperi manufaktur hingga sektor jasa.

''(Aksi mogok kerja) Tentu saja yang mengalami kerugian pengusaha dan pemerintah. Ini karena produksi menurun, sehingga target tidak tercapai. Sementara penerimaan pajak akan berkurang,'' katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (8/10).

Menurut Bhima, keputusan pemerintah mengesahkan UU Ciptaker teralu cepat. Di sisi lain, dalam undang-udang tersebut banyak poin buruh yang dirugikan. "Pengesahan Omnibus Law yang terburu-buru tanpa mendengar aspirasi para pekerja cukup fatal," ujarnya.

Ekonom INDEF lainnya, Aryo Irhamna menambahkan. Menurut dia, dengan penolakan UU Ciptaker membuat investor akan melihat iklim di Tanah Air. Untuk itu, pemerintah harus merespon tuntutan masyarakat.

"Demonstrasi di berbagai wilayah ini akan menjadi cermin bagi investor. Sehingga pemerintah perlu merespons dengan baik penolakan dari masyarakat. Ini agar investor bisa menilai kredibilitas pemerintah dari respons yang diberikan kepada masyarakat,'' katanya FIN.

Namun, dia belum bisa menyebutkan berapa kerugian yang diakibatkan dari mogok nasional selama tiga har itu. "Saya enggak berani menyebutkan prediksi kerugian, mungkin lebih tepat dampak terhadap ekonomi akan seperti apa,'' ujarnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, aksi yang berjalan ricuh ini tentu saja akan mengakibatkan perekonomian nasional akan semakin terpuruk.

"Jelas aksi anarkis ini akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Berapa kerugiannya, saya kira belum ada yang bisa menghitung. Apalagi belum ada kejelasan akan berapa lama demo ini akan berlangsung. Jika semakin lama, ya semakin besar dampaknya ke perekonomian,'' ujarnya kepada Fin.

Lanjut Piter, aksi demo akan semakin berpotensi tingginya pandemi di Tanah Air. Ditambah lagi, ekonomi akan semakin terkontraksi negatif semakin dalam. "Demo ini bisa memperburuk pandemi dan akan semakin sulit kita melakukan pemulihan ekonomi,'' ucapnya.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengkhawatirkan aksi demi akan mengganggu pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, aksi tersebut akan menambahkan jumlah yang terpapar Covid-19.

"Pertama situasi sekarang yang mana berpotensi menyebarkan Covid-19. jumlah mereka yang terpapar Covid-19 meningkat, ya tentunya akan berakibat juga pada pemulihan ekonomi," katanya dalam video daring, kemarin (8/10).

Ketua Umum DPP Golkar ini mengatakan, karena masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka untuk mencegah penyebaran Covid-19, aparat kepolisian akan menindak para pendemo semsuai dengan aturan PSBB.

"Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar,'' pungkasnya. (din/zul/fin)

Sumber: