Penembakan Pendeta Papua yang Diduga oleh TNI Disorot, Jokowi Didesak Fasilitasi Kedatangan Komite HAM PBB

Wakil dari Republik Vanuatu, Antonella Picone, mengungkapkan adanya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Hal ini menyusul kasus pelanggaran HAM, rasisme dan aksi kekerasan yang terjadi di Papua pekan lalu yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani.

Pada acara dialog dengan pelapor khusus masyarakat adat di sidang ke-45 Dewan HAM PBB, Jumat (25/9), Picone berharap hal ini bisa diperhatikan Dewan HAM PBB.  

Presiden Dewan HAM PBB Elizabeth Tichy, mempersilakan Picone menyampaikan pelaporannya di hadapan semua anggota dewan.

"Saya persilakan perwakilan dari Vanuatu untuk menyampaikan," ujar Tichy.

"Terima kasih banyak, Ibu Presiden. Vanuatu menghargai kerja dan pembahasan terhadap karantina, promosi dan pemenuhan perlindungan terhadap hak suku asli," ujar Picone dalam pembukaan laporannya. 

"Vanua melihat bahwa kantor dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia tidak memberi laporan maupun pembahasan pelanggaran terkait diskriminasi terhadap suku asli Papua di Irian Barat, Indonesia," lanjut Picone, mengutip rekaman video dari laman resmi PBB, Sabtu (26/9) dikutip dari Pojoksatu.

Ia menyinggung keberadaan suku asli Papua yang ada di Indonesia. Menurutnya, mereka berhak hidup aman dan bebas dari diskriminasi ras sesuai budayanya.

"Sayangnya hak tersebut kini terancam melalui gelombang kekerasan terhadap Irian Barat sejak beberapa minggu terakhir," urai Picone.

Picone mengungkapkan, bahwa beberapa hari lalu ada laporan tindakan kekerasan terhadap seorang pendeta dari gereja setempat di Intan Jaya yang diduga dilakukan oleh unit militer Indonesia.

Ia juga menyayangkan kasus itu bukan kasus yang baru. Dilaporkan sebelum Pendeta Zanambani, telah ada dua pendeta lainnya yang juga menjadi korban kekerasan.

"Dalam kasus ini, Komite Hak Asasi Manusia di bawah Konvensi Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik, meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan data terkait hak sipil dan politik yang berhubungan dengan isu hak asasi manusia tersebut," terang Picone.

"Sebagai tambahan, sesuai Forum Pemimpin Pasifik pada 2019, Vanua (Vanuatu) meminta agar Indonesia tunduk pada kewajiban hak asasi manusia internasional dengan memfasilitasi kedatangan Komite Tinggi Hak Asasi Manusia agar dapat melengkapi laporan kepada dewan tentang keadaan di Irian Barat. Terima kasih."

Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon, di mana banyak bangsa Melanesia yang tinggal di sana, salah satunya adalah orang-orang Papua. Tidak heran jika sesuatu terjadi dengan masyarakat Papua di mana pun berada, maka Vanuatu pun mengungkapkan reaksinya.

Sumber: