Kuartal III Minus 1,7-0,6 Persen, Indonesia Dipastikan Resesi

Kuartal ketiga 2020 tinggal beberapa hari lagi. Akhir September ini menjadi penentu bagi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pada kuartal III mendatang, Indonesia masih berada dalam teritori negatif.

“Kementerian Keuangan melakukan revisi prakiraan pada September ini. Yang sebelumnya diperkirakan tahun ini minus 1,1 hingga positif 0,2, prakiraan terbaru adalah kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (22/9) kemarin.

Hal itu, lanjutnya, menandakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III mendatang, masih berada dalam teritori negatif. Sedangkan kuartal IV diperkirakan mendekati nol persen. “Kita akan upayakan pada kuartal IV bisa mendekati nol persen atau positif,” paparnya.

Satu-satunya komponen pengeluaran yang masih bisa berkontribusi positif adalah konsumsi pemerintah. Pada akhir 2020 diperkirakan tumbuh 0,6 persen hingga 4,8 persen.

Sedangkan, konsumsi rumah tangga pada akhir 2020 diperkirakan tumbuh negatif pada kisaran minus 2,1 persen hingga minus 1 persen, PMTB terkontraski pada kisaran minus 5,6 persen hingga minus 4,4 persen. Selanjutnya ekspor tumbuh negatif pada kisaran minus 9 persen hingga minus 5,5 persen.

Dengan perkiraan tersebut, Indonesia diproyeksikan akan mengalami resesi alias pertumbuhan negatif. Kondisi serupa juga sudah lebih dulu dialami negara-negara besar maupun berkembang lainnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 masih positif di 2,97 persen. Sementara di kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Jika dua kuartal berturut-turut ekonomi negatif, maka Indonesia masuk resesi.

Meski berada di zona negatif, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku proyeksi Kementerian Keuangan tidak sedalam proyeksi beberapa lembaga internasional.

Di tengah pandemi COVID-19, jelas Sri Mulyani, pemerintah juga berupaya mempertahankan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Sebab, wabah Corona tersebut tidak akan selesai pada tahun ini.

"COVID tidak akan selesai tahun 2020. Maka, tahun depan mungkin kita masih dihadapkan dengan kondisi ini. Jadi jangan pernah berpikir ini adalah kondisi sementara untuk beberapa bulan," tukasnya.

Dia meminta kepada seluruh jajaran, baik di kementerian, lembaga di pusat dan daerah bisa menjaga tata kelola keuangan dengan baik dan hati-hati. "Pengelolaan ini harus terus dijaga hingga 2021. Atau bahkan sesudah itu. Sehingga tetap akuntabel terhadap keuangan negara," ucapnya.

Sri Mulyani menekankan, petinggi kementerian dan lembaga negara berani mengambil keputusan. Terutama terkait aspek urgensi dan darurat. "Namun tetap bertanggung jawab. Kita juga mampu memitigasi risiko akibat langkah-langkah tersebut. Selama niatnya baik, dan selama ingin ada transparan dan akuntabel, maka mengkoordinasikan kondisi emergency dengan akuntabilitas bisa tetap dilaksanakan," paparnya.

Terkait hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah fokus melakukan optimalisasi serapan program belanja pembangunan 2020. Menurutnya, belanja pemerintah berkontribusi positif menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Belanja kesehatan per 31 Agustus 2020 baru Rp15 triliun dari Rp75 triliun. Ini perlu ditingkatkan,” kata Said di Jakarta, Selasa (22/9) kemarin.

Sumber: