Cukong Mendanai Kampanye Politik Jadi Strategi Bisnis, Prof Ward: Membuat Frustrasi Demokrasi

Prof Ward Berenschot dari University Van Amsterdam menyebut para cukong mendanai kampanye politik para calon kepala daerah bisa membuat frustrasi demokrasi.

Pasalnya, hal itu merupakan sebuah strategi bisnis yang mempunyai dampak tidak baik pada sistem demokrasi.

Begitu yang disampaikannya saat menjadi narasumber di acara diskusi virtual bertajuk Ekonomi Politik Cukong Dalam Pilkada yang diselenggarakan oleh LP3ES pada Rabu (16/9).

Prof Ward mengaku sudah sering membahas persoalan masalah uang dan ongkos politik yang cenderung melibatkan oligarki dalam demokrasi Indonesia.

"Maksudnya elit ekonomi, orang pebisnis yang punya uang bisa mempengaruhi kinerja pemerintah dan bisa mempengaruhi juga hasil pemilu," ujar Prof Ward.

Hal tersebut kata Prof Ward, sangat mengkhawatirkan lantaran akan membuat frustasi demokrasi. Juga demokrasi persepsi pemerintah dan politik yang tidak adil.

"Itu sesuatu yang disebut oleh Mahfud MD (Menkopolhukam), karena yang terjadi adalah mendanai kampanye salah satu calon bupati atau juga orang DPRD itu juga menjadi seperti strategi bisnis, itu menjadi salah satu strategi untuk setelah pemilu mendapatkan peluang yang baik," jelasnya.

Lanjutnya, para cukong mendanai kampanye politik merupakan sebuah strategi bisnis yang mempunyai beberapa dampak yang tidak baik.

Di antaranya, perusahaan bisa menghindari peraturan pemerintah, bisa dapat akses kepada kontrak dan izin karena pasti diutamakan, dan perusahaan bisa mempengaruhi proses untuk membuat UU dan peraturan.

"Maksudnya ada risiko sekarang pemerintah bisa jadi alat elit bisnis," katanya

Untuk itu, Ward menyampaikan ide yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko tersebut.

Yakni integrasikan pilkada dengan pileg, electronik voting untuk menghindari saksi TPS yang mahal, melarang mahar politik, Bawaslu harus lebih tegas mengawasi serangan fajar, dan naikkan dana negara untuk partai politik.

"Supaya calon bupati tidak begitu tergantung orang bisnis kalau mau jadi bupati supaya orang biasa juga bisa jadi calon, dan supaya tidak harus ada hubungan antara transaksional di antara bisnis dan orang politik," katanya.

"Usulan atau ide yang bisa dilaksanakan lewat proses reformasi sistem electoral, dan menurut saya itu sangat dibutuhkan untuk memang menghentikan keselingkuhan bisnis dan politik yang begitu kuat sekarang," pungkasnya. (rmol.id/ima)

Sumber: