Prioritaskan Penanganan Pandemi daripada Ekonomi, Ubedilah Badrun: Presiden Jokowi Terlambat Enam Bulan, Mesti

Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa prioritas utama adalah penanganan pandemi Covid-19 dibanding persoalan ekonomi dinilai sudah terlambat. Data yang dipublikasi pemerintah, Senin (7/9), ada 2.880 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menjadikan total kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 196.989 orang, terhitung sejak diumumkan kali pertama 2 Maret lalu. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Presiden Jokowi sangat terlambat menyadari apa yang harus diprioritaskan di tengah pandemi Covid-19.

"Jokowi terlambat 6 bulan. Jika prioritas nyawa manusia atau kesehatan rakyat mestinya pada Maret lalu Jokowi lakukan apa yang pernah saya sarankan yaitu lockdown Jakarta satu bulan agar virus corona tidak menyebar ke mana-mana," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).

Namun, kata Ubedilah, Presiden Jokowi terlalu asik membuat regulasi jahat berupa Perppu 1/2020 yang telah menjadi UU 2/2020. "Yang menjadi UU 2/2020 yang menghalalkan semua cara pemerintah atas nama atasi dampak ekonomi Covid-19, mendorong pembuatan RUU Omnibuslaw menjadi UU, turut mengesahkan UU Minerba, dan lain-lain yang secara dominan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi oligarki," jelas Ubedilah.

Ubedilah menilai pernyataan Presiden Jokowi yang baru sadar bahwa penanganan pandemi Covid-19 lebih utama dibanding persoalan ekonomi seperti seorang sopir bus yang baru sadar bus tergelincir ke jurang.

Padahal sudah 6 jam bus tersebut berada di jurang. Saat bangun, sang sopir melihat para penumpangnya sudah banyak yang menjadi jenazah. "Ia bingung dan berteriak memarahi sopir bahwa sopir harusnya tidak lewat jalur curam itu, ternyata sang sopirnya sudah jadi jenazah juga," pungkas Ubedilah. (rmol/zul)

Sumber: